Kaya di Atas Kertas, Miskin di Lapangan: Ironi Besar Pembangunan Indonesia
Oleh : Rohaili
Prodi MPI Institut agama Islam Al-Khairat Pamekasan
________________________________________
ARTIKEL – Ada kebiasaan lama dalam wacana pembangunan Indonesia yang perlu dipermasalahkan: kebiasaan merayakan angka tanpa memeriksa siapa yang berdiri di baliknya.
Setiap kali angka investasi melonjak, kita bersukacita. Setiap kali pertumbuhan ekonomi diumumkan, kita mengangguk puas. Namun ada pertanyaan yang jarang diajukan dengan serius di podium-podium resmi: pertumbuhan itu tumbuh untuk siapa?.
Angka yang menipu, realita yang memukul
Pada 2025, pemerintah mencatat realisasi investasi hampir Rp 1.931 triliun angka tertinggi sepanjang republik ini berdiri. Di permukaan, ini kabar gembira.
Di bawah permukaannya, ada ironi yang menyakitkan: dari investasi sebesar gunung itu, lapangan kerja baru yang tercipta hanya sekitar 2,7 juta. Sementara jumlah penganggur masih mencapai 7,4 juta orang.
Lakukan matematikanya sendiri. Bahkan jika seluruh lapangan kerja baru itu terisi penganggur yang tidak mungkin terjadi karena sebagian besar diisi pekerja yang berpindah sektor masih ada empat juta lebih jiwa yang tertinggal.
Empat juta manusia yang bangun pagi tanpa kepastian, sementara siaran pers pemerintah berbicara tentang rekor sejarah.
Lebih mengganggu lagi: selama dua dekade terakhir, ekonomi tumbuh rata-rata lima hingga enam persen per tahun.
Tetapi angka kemiskinan tidak bergerak proporsional ke bawah. Kelas menengah justru menyusut, bukan mengembang. Dan setiap tahun, negara kehilangan sekitar Rp 2.500 triliun akibat kebocoran fiskal yang telah lama diketahui, lama dibicarakan, namun tidak kunjung diselesaikan.
Ini bukan paradoks. Ini indikasi bahwa ada yang salah secara sistemik dalam cara kita mendistribusikan hasil pertumbuhan. Pemerintah menyebut semua ini sebagai fase transisi: Indonesia sedang bergerak dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju industri bernilai tambah tinggi.
Argumentasi ini secara akademis tidak salah. Tapi ia bisa menjadi alibi yang sangat nyaman jika tidak diikuti pertanyaan lanjutan: transisi ini dikelola dengan serius, atau sekadar digunakan untuk meredam kegelisahan publik?.
Sebagian besar investasi yang masuk hari ini memang mengalir ke sektor-sektor yang secara strategis penting: hilirisasi nikel, smelter baterai, infrastruktur energi. Pemerintah tidak salah memilih sektor-sektor ini.
Yang perlu dipertanyakan adalah: mengapa hilirisasi dijalankan hampir tanpa ekosistem penyangga yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif?
Kita membangun pabrik kelas dunia.
Lalu kita mengisi posisi teknis dan manajerial menengahnya dengan tenaga ahli dari luar negeri karena SMK dan politeknik kita belum menghasilkan insinyur proses dan teknisi instrumentasi dalam jumlah yang cukup.
Artinya, nilai tambah yang diklaim sebagai keberhasilan hilirisasi nasional itu, sebagiannya mengalir keluar lagi melalui gaji dan remitansi tenaga kerja asing.
Pertanyaannya bukan apakah hilirisasi perlu dilakukan. Pertanyaannya adalah: siapa yang paling menikmati hasilnya?
Ada tiga hal yang hampir tidak pernah disinggung dengan jujur dalam diskusi resmi tentang pembangunan Indonesia.
Pertama, soal kebocoran Rp 2.500 triliun per tahun. Angka itu bukan rahasia pemerintah sendiri yang menyebutnya.
Tapi di mana program konkret untuk menutup kebocoran itu? Seberapa jauh reformasi fiskal sudah berjalan di luar deklarasi niat?. Uang yang bocor itu cukup untuk membiayai pendidikan vokasi seluruh anak Indonesia yang tidak mampu, sekaligus membangun jaringan klinik kesehatan primer di seluruh desa yang masih kekurangan tenaga medis.
Kedua, soal komposisi kelas menengah yang menciut. Ini bukan statistik netral. Kelas menengah adalah bantalan sosial, konsumen domestik utama, dan kelompok yang paling mungkin mendorong inovasi dari bawah.
Ketika mereka turun kembali ke kelompok rentan, bukan hanya keadilan yang terancam fondasi pertumbuhan jangka panjang pun ikut goyah. Investasi sebesar apapun tidak akan berkelanjutan jika pasar domestiknya mengempis.
Ketiga, soal kualitas lapangan kerja yang tercipta. Angka 2,7 juta pekerjaan baru terdengar besar. Tapi berapa yang formal, berapa yang dilengkapi jaminan sosial, berapa yang membayar upah layak di atas sekadar upah minimum yang sering pun tidak terpenuhi? Satu pekerjaan formal dengan perlindungan penuh tidak setara dengan tiga pekerjaan informal yang rawan putus kapan saja.
Pemerintahan Prabowo telah mengidentifikasi empat arah kebijakan yang, bila dijalankan konsisten, bisa mulai mengurai masalah ini: mendorong investasi padat karya modern, memperluas rantai pasok hilirisasi ke pelaku lokal, mereformasi pendidikan vokasi, dan mengintegrasikan UMKM ke dalam ekosistem industri besar.
Secara konseptual, keempatnya tepat. Namun kebijakan yang tepat di atas kertas dan kebijakan yang efektif di lapangan adalah dua hal berbeda. Vokasi sudah menjadi agenda setidaknya dua pemerintahan sebelumnya.
Link and match sudah disebut-sebut sejak era reformasi. UMKM selalu hadir dalam pidato sebagai “tulang punggung ekonomi nasional” sebuah frasa yang maknanya hampir tidak berubah selama dua puluh tahun, sementara akses kredit mereka tetap kalah bersaing dengan konglomerat yang lebih luwes menavigasi birokrasi perbankan.
Yang membedakan kebijakan dari retorika bukan pada kebenaran tujuannya, melainkan pada kejelasan mekanisme akuntabilitasnya. Siapa yang bertanggung jawab jika target tidak tercapai? Konsekuensi apa yang menyusul?. Di mana ruang publik untuk mengkritisi implementasi tanpa langsung dicap sebagai oposisi?.
Di atas semua itu, ada variabel waktu yang tidak bisa diabaikan. Jendela bonus demografi Indonesia sedang terbuka dan ia tidak akan menunggu selamanya. Sekitar pertengahan 2030-an, struktur usia penduduk akan mulai bergeser ke arah yang kurang menguntungkan secara ekonomi.
Artinya, setiap tahun kebijakan yang berjalan setengah hati adalah satu tahun bonus demografi yang hilang tanpa hasil. Bukan ditabung. Bukan ditunda. Hilang.
Dan yang paling berisiko menanggung kerugian itu bukan para perancang kebijakan di Jakarta melainkan jutaan anak muda yang hari ini sedang mengantre di bursa kerja, memegang ijazah yang tidak cukup berbicara kepada industri yang dibangun tanpa mereka.
Pertumbuhan bukan tujuan pemerataan adalah ukurannya.
Ada satu kalimat yang paling sering diucapkan dalam narasi pembangunan Indonesia: “ekonomi tumbuh, tapi manfaatnya belum merata.” Kalimat itu sudah diucapkan selama puluhan tahun. Ia benar. Ia juga sudah terlalu lama hanya menjadi pengakuan bukan pendorong perubahan.
Selama manfaat pertumbuhan hanya mengalir ke segelintir pelaku besar, selama kebocoran fiskal dibiarkan jadi konstanta tahunan, dan selama angkatan kerja muda tidak disiapkan dengan sungguh-sungguh untuk mengisi pekerjaan yang diciptakan investasi, maka angka pertumbuhan yang membanggakan itu tidak lebih dari akumulasi kekayaan yang salah distribusi.
Paradoks Indonesia bukan takdir. Ia adalah pilihan dan pilihan bisa diubah. Tapi mengubahnya membutuhkan lebih dari pidato. Ia membutuhkan keberanian untuk mengakui bahwa merayakan pertumbuhan tanpa pemerataan adalah cara paling halus untuk membohongi rakyat sendiri.
