Mudik Gratis Gelombang Kedua Diberangkatkan, Plt Kadis Perkimhub Sumenep Ingatkan Penumpang Lengkapi Identitas
LIMADETIK.COM, SUMENEP – Program mudik gratis Idul Fitri 1447 H kembali berlanjut. Gelombang kedua pemberangkatan peserta mudik gratis dari Pemerintah Kabupaten Sumenep resmi diberangkatkan dengan armada Expres Bahari 9C rute Pelabuhan Kalianget-Batu Guluk Kangean suasana penuh antusias dari para calon penumpang, Kamis (12/3/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Sumenep, Drs. Achmad Dzulkarnain, menyampaikan ucapan selamat jalan kepada para peserta mudik dan berharap seluruh penumpang dapat sampai di tujuan dengan selamat.
Dalam kesempatan tersebut, Achmad Dzulkarnain juga mengingatkan agar para calon penumpang pada pemberangkatan berikutnya memperhatikan kelengkapan data diri, khususnya identitas berupa KTP yang harus sesuai dengan data yang telah didaftarkan sebelumnya.
“Selamat jalan kepada seluruh peserta mudik gratis gelombang kedua. Semoga perjalanan lancar dan sampai tujuan dengan selamat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kelengkapan identitas sangat penting untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama proses pemberangkatan maupun perjalanan.
Menurutnya, kesesuaian data identitas dengan daftar penumpang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sekaligus memastikan program mudik gratis benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah terdaftar.
“Untuk calon penumpang pada keberangkatan selanjutnya kami ingatkan agar membawa identitas lengkap sesuai data di KTP, sehingga proses verifikasi berjalan lancar dan tidak menimbulkan kendala,” tambahnya.
Dikatakan Zul sapaan akrab pria yang kini masih menjabat Kepala Bakesbangpol Sumenep itu menegaskan, program mudik gratis ini merupakan bentuk pelayanan Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada masyarakat, khususnya dalam menyambut momentum Hari Raya Idul Fitri.
“Tujuan pemerintah dalam mudik gratis ini agar warga dapat pulang kampung dengan aman, nyaman, dan tanpa biaya transportasi. Itu karenanya jangan lagi terjadi ada warga yang memiliki tiket tapi justru tidak sesuai dengan data pribadinya (KTP)” pungkasnya.
