Pembekuan Perusahaan Rokok Dinilai Tekan Ekonomi Madura, Senator Ning Lia: Harus Ada Solusi Adil
LIMADETIK.COM, SURABAYA – Senator DPD RI Dr. Lia Istifhama menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh aktivis muda Madura Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (ALARM), Ach Toifur Ali Wafa,
Ning Lia berjanji akan menindaklanjuti masukan itu melalui jalur konstitusional di tingkat pusat.
Menurut Ning Lia, isu pembekuan PR dan pembatasan pita cukai harus mendapat perhatian serius, karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat penghasil tembakau, termasuk Madura.
“Madura merupakan wilayah kepulauan dengan dua komoditas unggulan, yakni garam dan tembakau. Kedua sektor ini harus dijaga agar tetap menjadi sumber penghidupan masyarakat,” ujar Ning Lia, Senin (3/11/2025).
Menurut Ning Lia, kebijakan pemerintah pusat semestinya lebih berpihak pada daerah penghasil komoditas strategis seperti Madura. “Pemberdayaan ekonomi lokal adalah bagian penting dari pembangunan nasional yang inklusif,” tegasnya.
Perempuan yang murah senyum itu juga mengingatkan agar kebijakan di tingkat pusat tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi di daerah.
“Pemerintah perlu mendengar suara rakyat, terutama dari wilayah yang menopang sektor pertanian dan industri kecil,” imbuhnya.
Senator asal Jawa Timur itu mengapresiasi semangat generasi muda Madura yang peduli terhadap masa depan ekonomi daerahnya.
Keponakan Gubernur Jawa Timur itu menilai peran pemuda seperti Toifur sangat penting dalam menyuarakan kepentingan rakyat di tingkat nasional.
“Masukan seperti ini sangat berharga. Saya akan sampaikan langsung kepada Kementerian Keuangan agar persoalan ini mendapat perhatian dan solusi yang berpihak kepada masyarakat Madura,” tutur Ning Lia.
Dirinya menambahkan, sinergi antara pemerintah, legislatif, dan pelaku usaha menjadi kunci menjaga keberlanjutan ekonomi daerah. Ning Lia berharap dialog lintas lembaga dapat segera digelar untuk merumuskan solusi konkret.
“Kita harus membangun komunikasi yang baik agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil. Jangan biarkan Madura kehilangan identitas ekonominya,” tegasnya kembali.
Sebelumnya, kekhawatiran terhadap masa depan ekonomi Madura lima tahun mendatang disampaikan mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sekaligus pendiri Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (ALARM), Ach Toifur Ali Wafa.
Kepada Ning Lia dirinya menyampaikan, kebijakan pembekuan sejumlah perusahaan rokok (PR) di Pulau Madura akan menimbulkan dampak serius bagi perekonomian daerah.
Menurut Toifur, kebijakan pembekuan PR di empat kabupaten Madura meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep serta pembatasan pita cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas perintah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, telah menekan sektor ekonomi rakyat.
Langkah tersebut lanjut Toifur secara perlahan mematikan denyut ekonomi Madura yang selama ini bertumpu pada industri tembakau dan rokok lokal.
Apalagi, data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan bahwa Madura merupakan penghasil tembakau terbesar ketiga di Indonesia.
“Langkah ini seolah menjadi upaya sistematis pemerintah pusat dalam menekan ekonomi Madura. Padahal, perusahaan rokok selama ini menjadi penopang harga tembakau agar tidak jatuh di pasaran,” tegas Toifur.
Ia menambahkan, selama ini perusahaan rokok lokal berperan penting menjaga kestabilan harga dengan menjadi pembeli utama hasil panen petani. Dengan adanya pembekuan tersebut, petani terancam kehilangan pasar dan terpuruk secara ekonomi.
“Kalau PR di Madura terus dibekukan dan pita cukai dibatasi, otomatis petani kesulitan menjual hasil panennya. Madura akan kehilangan komoditas andalan dan kebanggaan daerah,” ujarnya.
Toifur menilai, kebijakan yang diterapkan Kementerian Keuangan justru berpotensi menciptakan masalah baru.
Alih-alih tandas Toifur menekan kerugian negara, kebijakan ini bisa menghilangkan mata pencaharian ribuan buruh dan petani tembakau di empat kabupaten.
Melalui Ning Lia ia mendesak pemerintah pusat agar lebih bijak dan solutif dalam membuat kebijakan ekonomi.
“Kementerian Keuangan seharusnya mencari jalan keluar, bukan malah mematikan usaha kecil yang menopang ekonomi masyarakat Madura,” ucapnya.
Sebagai solusi, Toifur mengusulkan agar pemerintah membuka kembali ruang dialog dengan pengusaha rokok lokal, petani, dan legislatif guna mencari kesepakatan konstruktif.
Beberapa langkah bisa diambil, antara lain menerbitkan pita cukai kelas tiga khusus bagi industri kecil atau membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tembakau di Madura.
“Dengan solusi seperti itu, potensi kerugian negara bisa diminimalisir. Yang penting ada kemauan duduk bersama dan mencari jalan tengah,” imbuhnya.
Dikatakannya, pembentukan KEK tembakau akan menjadi langkah strategis dalam menyeimbangkan kepentingan negara dan kelangsungan ekonomi masyarakat lokal.
“Jika pemerintah memberi ruang bagi pelaku usaha kecil, ekonomi Madura bisa tetap tumbuh tanpa mengorbankan kepentingan nasional” pungkasnya.
