Wabup Sumenep Dorong Penguatan Kepercayaan Publik melalui Inklusi Keuangan BPRS Sumenep
LIMADETIK.COM, SUMENEP — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menegaskan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah sebagai fondasi utama dalam memperkuat ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim saat membuka kegiatan Talk Show Keuangan bertema “Mendorong Kepercayaan Masyarakat melalui Inklusi Keuangan BPR Syariah” yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Perhimpunan BPRS Seluruh Indonesia (DPW Jawa Timur), hingga akademisi dan pelaku usaha.
Dalam sambutannya, KH. Imam Hasyim menyampaikan bahwa inklusi keuangan tidak hanya berbicara soal akses layanan keuangan, tetapi juga mencakup tingkat kepercayaan, pemahaman, serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan tersebut secara bijak.
“Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, khususnya BPR Syariah, merupakan fondasi penting dalam membangun sistem ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkeadilan,” ujar Wabup Imam saat membuka acara yang digelar BPRS di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Selasa (14/4/2026).
Ia menilai, BPR Syariah memiliki peran strategis sebagai jembatan antara sistem keuangan formal dengan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Wabup, Kabupaten Sumenep yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, hingga pariwisata membutuhkan dukungan sistem keuangan yang mudah diakses, terjangkau, dan terpercaya.
“Masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang menghadapi keterbatasan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Di sinilah peran BPR Syariah menjadi sangat penting,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa BPR Syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga membawa nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap transaksi.
“Nilai-nilai ini sebenarnya sudah lama hidup di tengah masyarakat kita, seperti sistem bagi hasil dalam pertanian dan peternakan. Prinsip inilah yang menjadi kekuatan utama ekonomi syariah,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga mengingatkan bahwa membangun kepercayaan publik membutuhkan konsistensi dan komitmen dari seluruh pihak, baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun masyarakat.
Wabup Imam mendorong BPR Syariah untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga prinsip kehati-hatian, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sumenep, lanjutnya, terus berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi.
“Kami percaya, dengan meningkatnya literasi keuangan, masyarakat akan lebih memahami manfaat layanan keuangan formal, sehingga kepercayaan akan tumbuh dengan sendirinya,” ungkapnya.
Selain itu, KH. Imam Hasyim juga menyoroti pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital dalam sektor keuangan. Menurutnya, digitalisasi menjadi peluang besar untuk memperluas jangkauan layanan, termasuk ke wilayah terpencil.
Namun demikian, ia mengingatkan agar transformasi digital tetap diiringi dengan edukasi kepada masyarakat serta penguatan sistem keamanan.
“Keamanan dan perlindungan konsumen harus menjadi prioritas. Kepercayaan masyarakat akan tumbuh jika mereka merasa aman dalam bertransaksi,” tegasnya.
Mengakhiri sambutannya, Wabup berharap kegiatan tersebut dapat menjadi wadah diskusi dan pertukaran gagasan yang mampu melahirkan inovasi serta solusi konkret dalam pengembangan BPR Syariah, khususnya di Jawa Timur.
“Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata dalam memperkuat inklusi keuangan syariah, baik di Kabupaten Sumenep maupun secara lebih luas,” pungkasnya.
