Momentum HUT ke-81 Jatim, BADKO HMI Sambut Positif Pembentukan Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD
LIMADETIK.COM, SURABAYA — Momentum Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur dinilai harus menjadi titik balik untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Timur menyambut positif gagasan pembentukan Biro Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Ketua Umum BADKO HMI Jawa Timur, Yusfan Firdaus, menilai pembentukan biro tersebut dapat menjadi langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, baik yang berasal dari BUMD, BLUD maupun aset milik pemerintah daerah.
Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Namun, potensi tersebut harus dikelola secara profesional, transparan, terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan kinerja serta manfaat nyata bagi masyarakat.
“Hari Jadi ke-81 Jawa Timur harus menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan fiskal daerah. Pembentukan Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD dapat menjadi instrumen strategis untuk memastikan seluruh potensi ekonomi daerah dikelola secara lebih terintegrasi, profesional dan produktif,” ujar Yusfan.
BADKO HMI Jatim menilai biro khusus tersebut nantinya tidak boleh sekadar menambah struktur kelembagaan. Lebih dari itu, keberadaannya harus mampu memperkuat fungsi koordinasi, monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap BUMD maupun BLUD.
Pengelolaan BUMD dan BLUD, kata Yusfan, harus memiliki target kinerja yang jelas dan terukur. Orientasinya bukan hanya menjaga keberlangsungan lembaga, tetapi juga memastikan adanya kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Jangan sampai BUMD dan BLUD hanya menjadi entitas administratif. Harus ada terobosan agar setiap aset dan badan usaha daerah mampu memberikan nilai tambah bagi Jawa Timur. Ukurannya jelas: kinerja meningkat, pelayanan publik semakin baik, dan kontribusi terhadap PAD semakin besar,” tegasnya.
Untuk memastikan tujuan tersebut tercapai, BADKO HMI Jatim mendorong penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten. Hal itu mencakup transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, digitalisasi pengelolaan serta penempatan sumber daya manusia berdasarkan kompetensi.
BADKO HMI Jatim juga meminta Pemprov Jawa Timur melakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh BUMD, BLUD dan aset daerah. Pemetaan tersebut penting untuk mengidentifikasi badan usaha yang memiliki kinerja sehat, kurang produktif maupun yang membutuhkan restrukturisasi.
Selain itu, diperlukan dashboard kinerja BUMD dan BLUD yang dapat menjadi instrumen evaluasi secara berkala. Sistem tersebut juga dinilai penting untuk mendorong keterbukaan informasi sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana aset dan badan usaha daerah dikelola serta seberapa besar kontribusinya terhadap pembangunan Jawa Timur.
“Transparansi harus menjadi bagian penting dari pengelolaan BUMD dan BLUD. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana aset daerah dikelola dan apa manfaat yang dihasilkan untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dalam momentum Hari Jadi ke-81 Jawa Timur, BADKO HMI Jatim menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pembangunan daerah, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan kekayaan daerah.
Yusfan berharap pembentukan Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD benar-benar diarahkan untuk memperkuat tata kelola ekonomi daerah, bukan sekadar perubahan struktur birokrasi.
“Jawa Timur harus unggul, maju dan berkelanjutan. Bukan hanya menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, tetapi juga mampu mengelola kekayaan dan asetnya secara mandiri untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat,” pungkas Yusfan.
BADKO HMI JAWA TIMUR
Mengawal Kebijakan, Menguatkan Ekonomi Daerah, Mendorong Jawa Timur Unggul, Maju dan Berkelanjutan.
Penulis : Dzulkarnain Jamil
Editor : Wahyu
