Rakerwil BEM SI Jatim Digelar, Soroti Prabowo-Gibran, Komitmen Pemprov Jatim, Kelangkaan BBM hingga Kanjuruhan
LIMADETIK.COM, PROBOLINGGO — BEM SI Kerakyatan Jawa Timur menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Probolinggo, Senin (5/10/2026). Grand Opening dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Probolinggo, perwakilan Forkopimda kawasan Tapal Kuda, jajaran UNUJA, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Rakerwil BEM SI Kerakyatan Jawa Timur berlangsung hingga 7 Oktober 2026 di UNUJA Probolinggo.
Mengangkat tema “Lembaran Baru BEM SI Kerakyatan Jatim: Mengukuhkan Independensi, Mengakar pada Aspirasi, Mengawal Keadilan untuk Rakyat”, forum tersebut menjadi ruang konsolidasi sekaligus pembahasan sejumlah persoalan publik.
Presiden Mahasiswa UNUJA sekaligus Koordinator Isu Nasional EBT BEM SI Kerakyatan, Hedi Firmansyah, selaku tuan rumah Rakerwil, menyambut pelaksanaan forum tersebut sebagai bagian dari semangat pengabdian mahasiswa kepada masyarakat.
Menurut Hedi, pelaksanaan Rakerwil di lingkungan pesantren memiliki relevansi dengan nilai perjuangan yang diwariskan pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Nurul Jadid, KH Zaini Mun’im. Nilai tersebut menekankan bahwa ilmu dan pendidikan tidak semestinya berhenti pada kepentingan pribadi, tetapi harus diwujudkan dalam pengabdian kepada masyarakat.
“Ini perdana BEM SI mengadakan Rakerwil di pondok pesantren. Semangatnya sejalan dengan apa yang diwasiatkan KH Zaini Mun’im, bahwa santri yang tidak berjuang di masyarakat dan hanya memikirkan ekonomi serta pendidikannya sendiri, beliau tidak ridha,” ujar Hedi.
Ia menilai kehadiran BEM SI Kerakyatan di lingkungan pesantren menjadi ruang untuk mempertemukan tradisi intelektual dengan semangat pengabdian dan keberpihakan kepada masyarakat.
Moh Iskil El Fatih, Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Jawa Timur, dalam sambutannya menegaskan mahasiswa tidak hadir untuk menjadi stempel kekuasaan.
“BEM SI Kerakyatan tidak hadir untuk membenarkan kekuasaan. Kita berdiri bersama rakyat. Ketika ada kebijakan yang merugikan masyarakat, kita akan kritik dan kita kawal,” tegas Iskil.
Ia menyoroti pemerintahan Prabowo-Gibran, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kelangkaan BBM, hingga persoalan keadilan Tragedi Kanjuruhan.
“Jangan berpikir setelah Rakerwil ini selesai maka persoalannya juga selesai. Justru setelah ini kita mulai bergerak. Apa yang hari ini kita petakan akan kita kawal,” ujarnya.
Terkait kelangkaan BBM, Iskil menilai persoalan distribusi tidak boleh terus dibebankan kepada masyarakat.
“Rakyat tidak butuh penjelasan yang berputar-putar. Rakyat butuh BBM tersedia dan mudah diakses. Kalau ada persoalan distribusi, itu yang harus diselesaikan,” katanya.
Ia juga menegaskan isu Kanjuruhan tetap menjadi bagian dari pengawalan BEM SI Jatim.
“Selama persoalan keadilan masih dipertanyakan, selama itu pula mahasiswa akan terus mengawal,” tegasnya.
Iskil memastikan hasil Rakerwil tidak berhenti sebagai dokumen organisasi.
“Kalau harus konsolidasi, kita konsolidasi. Kalau harus audiensi, kita hadapi. Kalau suara rakyat harus dibawa ke jalan, kita siap turun ke jalan,” pungkasnya.
Penulis : Iskil
Editor : Wahyu
