LIMADETIK.COM, SUMENEP– Barisan Fakta Foundation orasi di depan pintu kantor Pemkab Sumenep, menyoal Wakil Bupati, Hj Dewi Khalifah segera tuntaskan kemiskinan.
Menurut Aktivis Fakta Foundation, Wakil Bupati (Wabup) merupakan ketua tim dalam mengentaskan kemiskinan di level daerah, seharusnya terbuka dalam mengentaskan kemiskinan, termasuk menunjukkan transparansi anggaran.
Bahkan mereka meminta, perlu ada torobosan dengan menyediakan data integral kemiskinan di Kota keris ini, supaya mudah diketahui oleh masyarakat.
“Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2022, bahwa Kabupaten Sumenep termasuk dalam prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, lantas seperti apa upaya yang dilakukan Wabup,” kata Muhsin, Juru bicara Fakta Foundation. Selasa (13/3/2023).
Muhsin turut menyinggung, Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai kekuatan amanat nasional untuk segera direalisasikan secara serius.
Namun, kata Muhsin, sampai saat ini intruksi yang dimaksudkan diatas belum juga dilakukan oleh Pemkab Sumenep dalam hal ini Wabup, Dewi Khalifah sebagai ketua tim penanganan kemiskinan di Sumenep.
Seharusnya kata Muhsin, kemiskinan apalagi kategori ekstrem merupakan persolaan yang harus ditangani dengan serius, karena berdampak pada kondisi hidup masyarakat sumenep.
“Kondisi buruk dalam wujud kemiskinan sudah menyebar ke pedesaan, termasuk beberapa desa melakukan penanganan Dana Desa/Anggaran Dana Desa, lalu apa langkah ketua Wabup sampai saat ini,” ujarnya.
Masih dalam nuansa orasi, Muhsin membongkar catatan BPS Sumenep, ada sekitar 602.020 jiwa yang masih terjerat kemiskinan. Hal ini berbanding lurus dengan meroketnya angka inflasi di kabupaten sumenep.
“Sekali lagi, kapan persoalan ini akan dituntaskan oleh ketua tim pengentasan kemiskinan Kabupaten Sumenep,” pungkasnya.
