Paradoks Desa Industri: Mengapa Kemajuan Tak Juga Datang?
Oleh : Moh. Khoirul Fatih
______________________________
OPINI – Desa-desa industri di Indonesia menyimpan ironi yang tak terelakkan. Dengan pabrik-pabrik yang berjejer rapi dan aktivitas produksi yang terus bergulir, harapan akan perubahan menuju kemajuan semestinya tumbuh subur. Namun, kenyataan di banyak desa menunjukkan gambaran yang berbeda. Mereka menjadi pusat produksi tetapi tetap terjebak dalam keterbatasan, baik dari segi infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, hingga kapasitas untuk berkembang lebih jauh.
Mengapa ini bisa terjadi? Salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya sistem pengelolaan di tingkat desa. Pemerintah desa sering kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun tenaga ahli yang mampu merancang strategi pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
Di banyak kasus, perangkat desa tidak memiliki cukup kewenangan atau kapasitas untuk menuntut bagian yang layak dari keuntungan yang dihasilkan oleh industri di wilayahnya. Alhasil, desa hanya menjadi “pelengkap” dalam ekosistem industri, tanpa mendapatkan manfaat yang sepadan.
Minimnya alokasi keuntungan industri untuk pembangunan desa menjadi salah satu masalah utama. Para pemilik modal cenderung mengalihkan keuntungan mereka ke kota besar atau bahkan ke luar daerah. Sementara itu, kontribusi mereka terhadap pembangunan lokal sering kali hanya bersifat simbolis, seperti pembangunan jalan kecil atau donasi musiman yang tidak menyentuh akar masalah.
Dalam hal ini, pemerintah desa seharusnya mampu mengambil peran strategis untuk bernegosiasi dengan pihak industri, tetapi keterbatasan kemampuan manajerial sering menjadi penghambat utama.
Masalah lain yang tidak kalah mendesak adalah kerusakan lingkungan. Limbah pabrik, polusi udara, dan pencemaran air menjadi beban berat yang harus ditanggung masyarakat desa. Dalam banyak kasus, pemerintah desa tidak memiliki kapasitas teknis atau anggaran untuk menangani persoalan lingkungan ini, apalagi untuk mencegahnya.
Padahal, keberlanjutan ekosistem desa sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa untuk memitigasi dampak lingkungan dari aktivitas industri.
Selain itu, kesenjangan dalam distribusi lapangan kerja juga menjadi isu penting. Masyarakat desa sering kali hanya dilibatkan sebagai tenaga kerja kasar dengan upah rendah, tanpa ada program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Di sinilah peran pemerintah desa menjadi vital.
Pemerintah desa perlu mendorong perusahaan untuk memberikan pelatihan bagi masyarakat lokal, agar mereka bisa berkontribusi pada posisi-posisi strategis di perusahaan. Namun, hal ini membutuhkan visi dan kemampuan negosiasi yang kuat, yang sering kali masih kurang dimiliki oleh perangkat desa.
Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini?
Pertama, pemerintah desa harus diberdayakan melalui pelatihan manajemen dan pengelolaan anggaran yang lebih efektif. Dengan kemampuan manajerial yang lebih baik, perangkat desa dapat merancang program pembangunan yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Kedua, pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan dukungan kebijakan yang memperkuat posisi tawar desa dalam bernegosiasi dengan pihak industri. Ini bisa berupa regulasi yang mewajibkan industri memberikan kontribusi langsung kepada desa dalam bentuk dana pembangunan atau investasi infrastruktur.
Ketiga, industri yang beroperasi di desa harus diwajibkan untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya dalam pengelolaan limbah dan lingkungan, tetapi juga dalam menciptakan hubungan simbiosis yang saling menguntungkan dengan masyarakat desa. Pemerintah desa dapat memainkan peran pengawas untuk memastikan bahwa komitmen ini benar-benar dijalankan.
Desa-desa industri bukanlah sekadar “lahan eksploitasi” bagi modal besar. Mereka adalah bagian integral dari ekosistem pembangunan nasional yang harus diberdayakan secara holistik. Ketika pemerintah desa memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola potensi lokal mereka dan menuntut hak yang layak, maka desa-desa ini akan berubah menjadi pilar kemajuan yang kokoh.
Dengan demikian, paradoks desa industri yang sulit berkembang dapat diakhiri, dan harapan untuk kesetaraan dan keberlanjutan akhirnya dapat diwujudkan.
