Gagal Audiensi bersama Komisi IV DPRD Sumenep, Aktivis Himpass Telanjang Dada Sebagai Bentuk Kekecewaan
LIMADETIK.COM, SUMENEP – Aktivis Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (Himpass) meluapkan kekecewaannya ketika audiensi yang diagendakan bersama anggota Momisi IV DPRD Kabupaten Sumenep tidak diindahkan.
Dalam aksi tersebut, sejumlah mahasiswa melakukan aksi simbolik dengan melepaskan baju di ruang komisi IV DPRD sebagai bentuk protes atas sikap apatis wakil rakyat.
Koordinator audiensi, Karim, menyampaikan bahwa isu yang mereka bawa bukan persoalan sepele, melainkan menyangkut Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kabupaten Sumenep. Menurutnya, banyak temuan yang tidak sesuai dengan regulasi maupun prinsip keadilan sosial.
“Kami menemukan praktik penahanan kartu PKH oleh agen, adanya pungutan biaya administrasi yang tidak wajar, hingga distribusi PKH-BPNT yang tidak tepat sasaran. Hal ini jelas mencederai hak masyarakat miskin penerima manfaat,” tegas Karim.
Sebelumnya, Himpass telah melakukan audiensi ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindingan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Sumenep dan pihak Bank Mandiri. Namun, kedua institusi tersebut dinilai hanya saling melempar tanggung jawab tanpa memberikan solusi konkret.
“Kondisi ini mendorong Himpass untuk membawa isu tersebut ke ranah legislatif, khususnya DPRD Dapil IV, sebagai representasi politik masyarakat kepulauan” ujar Karim.
Sayangnya, lanjut dia, permohonan audiensi itu tak mendapat respon serius. Himpass menilai DPRD gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap program bantuan sosial yang sarat penyimpangan.
“Aksi buka baju yang dilakukan mahasiswa dipahami sebagai bentuk ekspresi kecewa sekaligus pesan keras kepada wakil rakyat agar tidak menutup mata terhadap persoalan rakyat kecil” ungkapnya.
Karim menambahkan, DPRD seharusnya menjadi garda pengawasan kebijakan publik, namun justru menunjukkan sikap lemah.
“DPRD ini mandul, tidak punya ketegasan dalam mengawal persoalan rakyat. Kalau wakil rakyat hanya diam, lalu siapa yang bisa masyarakat harapkan?” tegasnya.
Lebih lanjut, Karim menegaskan bahwa perjuangan Himpass tidak akan berhenti di sini.
“Kami (Himpass, red) akan terus mengawal kasus ini, dan kami pastikan akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak bila DPRD tetap menutup mata terhadap penderitaan rakyat kecil,” pungkasnya.
