APBD 2026 Disetujui, Pemkab Sampang Perkuat Fokus pada PAD dan Layanan Publik
LIMADETIK.COM, SAMPANG – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sampang pada Jumat (28/11/2025) menghasilkan keputusan penting berupa persetujuan bersama terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. Keputusan tersebut menandai berakhirnya rangkaian pembahasan yang telah berlangsung sejak awal November.
Agenda paripurna yang digelar di Ruang Graha Paripurna berlangsung dengan suasana resmi dan tertib. Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, Wakil Bupati, Forkopimda, dan seluruh anggota DPRD hadir untuk mengikuti tahap akhir pembahasan anggaran.
Dalam penyampaiannya, pimpinan rapat menegaskan bahwa pembahasan APBD tahun mendatang menempatkan sejumlah program prioritas pada posisi strategis. Dua sektor yang mendapat perhatian besar adalah pelaksanaan Pilkades serentak serta peningkatan Universal Health Coverage (UHC) yang dinilai berpengaruh langsung pada kondisi sosial dan kesehatan masyarakat.
Selain fokus pada program prioritas, pembahasan juga menyinggung turunnya Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Pemkab Sampang sehingga diperlukan penataan anggaran dan strategi pembangunan yang lebih terukur.
Untuk mengimbangi kondisi fiskal tersebut, pemerintah daerah menempatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai target utama pada 2026. Optimalisasi sektor-sektor pendapatan lokal diharapkan dapat memperkuat kemandirian keuangan daerah.
Anggota Badan Anggaran DPRD Sampang, Shohebus Sulton, membacakan hasil pembahasan Raperda APBD 2026. Ia merinci pendapatan daerah sebesar Rp1,914 triliun yang bersumber dari PAD Rp427,124 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,514 triliun. Sementara belanja daerah tercatat mencapai Rp1,982 triliun yang dialokasikan untuk belanja operasi, modal, tidak terduga, dan belanja transfer.
Melihat postur APBD yang masih defisit, pemerintah daerah menyiapkan langkah efisiensi melalui penyesuaian program. Meski demikian, Bupati Junaidi memastikan bahwa pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat tidak akan terkena dampak pengurangan.
Dalam sambutannya, Bupati Sampang memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang dinilai telah memberikan masukan konstruktif selama pembahasan berlangsung. Ia menegaskan bahwa kerja sama antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci tercapainya anggaran yang lebih akuntabel.
Usai mendapatkan persetujuan bersama, Raperda APBD 2026 akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sesuai ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Evaluasi tersebut menjadi tahapan akhir sebelum APBD ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
Dengan berbagai agenda prioritas dan strategi penguatan pendapatan, APBD 2026 diharapkan mampu menjadi instrumen penting untuk mendorong pembangunan Kabupaten Sampang secara lebih efektif dan berkelanjutan.
