Transparansi Keuangan usaha yang Terbuka untuk Meningkatkan hubungan Sosial demi Kesejahteraan Rakyat
Oleh : Mat Rosit
Prodi : Pendidikan Agama Islam
IAI Al-Khairat Pamekasan
________________________________
OPINI – Dalam perihal pembangunan berkelanjutan di negara, yang terbuka keuangannya yang menjadi objeck dasar penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat dan integrasi sosial.
Apabila warga negara mendapatkan akses tentang informasi mengenai pengelolaan dana publik—baik dari pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, atau organisasi” sosial—ini akan menciptakan hubungan sosial yang lebih baik yang didasarkan pada kepercayaan, akuntabilitas, dan partisipasi bersama.
Keterbukaan keuangan bukan hanya sebatas penyampaian data anggaran saja, melainkan juga tentang kejelasan proses, pemantauan publik, dan tanggung jawab sosial terhadap setiap kebijakan fiskal yang ditetapkan.
Pemerintah yang memberikan luang informasi menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi kebijakan ekonomi. Hal ini memperkuat rasa kepemilikan terhadap pembangunan dan meningkatkan solidaritas sosial diantara berbagai lapisan masyarakat.
Di sebuah komunitas yang transparan seperti ini, integrasi sosial tidak hanya berasal dari persamaan etnis atau agama, tetapi dari rasa keadilan dan keyakinan bahwa sumber daya yang dimiliki dikelola untuk kebaikan bersama.
Ketika masyarakat menyaksikan bahwa pajak yang mereka bayarkan diperlukan untuk memberikan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang merata, maka kepercayaan terhadap negara yang adil akan tumbuh. Rasa kepercaya ini menjadi pengikat bagi sosial di tengah perbedaan yang ada.
Sebaliknya, jika pengelolaan keuangan disembunyikan, kecurigaan dan ketidak puasan menyababkan munculnya keraguang, yang dapat menyebabkan pemisahan sosial. Praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran menjadi penghalang yang merusak moral publik serta menahan kemajuan bersama. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik ini seharusnya menjadi bagian dari budaya dan sistem, bukan hanya formalitas administratif semata.
Penerapan prinsip pemerintahan yang terbuka dan tata kelola yang baik seperti ini perlu ditingkatkan melalui sistem digital yang memungkinkan warga untuk mengakses laporan keuangan negara secara mudah dan langsung.
Kerjasama antara pemerintah, lembaga pengawas, media, serta masyarakat sipil (sivil society) adalah kunci dalam mempertahankan keutuhan keuangan publik.
Pada akhirnya, keterbukaan keuangan bukan hanya sebagai alat teknis, tetapi juga sebuah nilai sosial dan moral yang memperkuat integrasi bangsanya. Dengan adanya keterbukaan, masyarakat merasa dihargai, dipercaya, dan terlibat.
Dari sinilah kesejahteraan masyarakat mulai dicapai secara berkelanjutan—karena tumbuh dari saling percaya dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan sumber daya negara.
