Bupati Sumenep Lantik Dekopinda 2026–2030, Tegaskan Digitalisasi dan Pengawasan Ketat Koperasi
LIMADETIK.COM, SUMENEP – Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, melantik pimpinan dan pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) masa bakti 2026–2030 di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Kamis (12/2/2026).
Dalam momentum tersebut, Bupati menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola koperasi melalui sistem digital yang terstandar dan pengawasan terintegrasi.
Bupati Fauzi dalam sambutannya menekankan bahwa setiap kepemimpinan harus melahirkan kemajuan dan memperbaiki kekurangan yang masih ada. Menurutnya, koperasi harus benar-benar menjadi penopang dan penggerak ekonomi daerah.
“Pemerintah daerah, sebagaimana seluruh pemerintah di Indonesia, memiliki tanggung jawab yang sama: memastikan setiap koperasi di wilayahnya benar-benar menjadi penopang dan penggerak ekonomi daerah,” ujar Fauzi.
Ia menegaskan, hidup dan matinya koperasi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Karena itu, koperasi tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa arah, pengawasan, dan standar yang jelas.
Saat ini, Kabupaten Sumenep memiliki sekitar 1.594 koperasi aktif, ditambah 334 KDMP. Jumlah yang besar tersebut, kata Bupati, tidak mungkin diawasi secara manual dan parsial.
“Saya sudah menyampaikan agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan mampu mengontrol seluruh koperasi secara terstruktur. Jumlah yang besar ini tidak mungkin diawasi secara manual,” ungkapnya.
Sebagai solusi, Bupati menginginkan seluruh koperasi menggunakan aplikasi keuangan yang sama. Dengan sistem yang terstandar, laporan keuangan menjadi seragam dan mudah dipahami, sehingga pemerintah dapat membandingkan kinerja koperasi secara objektif serta meminimalisir manipulasi pencatatan.
Ia juga meminta agar monitoring dilakukan secara real-time melalui dashboard pemerintah. Dengan sistem tersebut, kondisi koperasi dapat dipantau harian bahkan per menit, termasuk deteksi dini potensi gagal bayar, kredit macet, maupun penyalahgunaan dana.
“Kalau memang sakit, harus diobati. Kalau ada masalah, ditangani sesuai diagnosisnya. Kita harus bisa melihat koperasi mana yang sehat dan mana yang perlu pendampingan sebelum menjadi krisis,” tegasnya.
Bupati mengingatkan, kegagalan koperasi yang berujung pada hilangnya kepercayaan anggota bukan hanya menjadi masalah internal, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah.
“Jangan sampai masyarakat ragu menjadi anggota koperasi karena tata kelolanya tidak jelas. Kalau terjadi gagal bayar, itu bukan hanya masalah koperasi—itu kegagalan pemerintah dalam pengawasan,” tandasnya.
Meski pengawasan dilakukan secara terintegrasi, Fauzi memastikan kerahasiaan data tetap terjaga. Setiap koperasi tidak dapat mengakses laporan koperasi lain, sementara pemerintah memiliki akses penuh untuk kepentingan pengawasan. Di sisi lain, anggota tetap memperoleh transparansi proporsional guna menjaga kepercayaan.
Standarisasi sistem, lanjutnya, juga akan mempermudah pembinaan dan pelatihan. Dengan format dan sistem yang sama, penguatan kapasitas pengurus dapat dilakukan lebih efektif. Ia berharap pengurus koperasi ke depan lebih profesional, adaptif terhadap teknologi, dan mampu menjaga kepercayaan anggota.
Bupati bahkan menargetkan Sumenep menjadi role model pengelolaan koperasi di tingkat regional hingga nasional.
“Jangan sampai ada koperasi yang RAT-nya lima tahun sekali. Sekarang zamannya digital. Banyak perusahaan besar bisa memonitor operasional hanya dari ponsel. Mengapa koperasi tidak bisa?” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya regenerasi kepengurusan tanpa meninggalkan pendampingan bagi pengurus senior. Menurutnya, tidak ada alasan bagi koperasi untuk tertinggal di era digital.
“Semua ini demi koperasi yang sehat, ekonomi daerah yang kuat, dan kepercayaan masyarakat. Yang harus dipastikan adalah koperasi-koperasi di daerah ini tetap hidup dan berkelanjutan. Itu tanggung jawab kita bersama,” pungkas Fauzi.
