PAMEKASAN – limadetik.com, Belasan ribu petani tembakau dan buruh pabrik rokok lokal yang tergabung dalam Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Lokal Madura (FPBM) menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Pamekasan, Selasa (10/02/2026).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap kebijakan cukai hasil tembakau (CHT), keberlangsungan industri hasil tembakau lokal Madura, serta pentingnya penegakan tertib hukum, demokrasi, dan rakyat.
Massa aksi ditemui langsung oleh Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman bersama Wakil Bupati Sukriyanto, Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur, Kapolres Pamekasan, serta perwakilan Kantor Bea dan Cukai Madura. Dalam pertemuan tersebut, FPBM menyampaikan tuntutan secara terbuka dan dialogis.
Dalam pernyataan sikap resminya, Halili koordinator aksi FPBM menegaskan dukungan terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin konstitusi. Namun demikian, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan tetap tunduk pada hukum, prosedur administrasi, dan ketertiban umum.
“FPBM mendesak Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk menertibkan LSM atau organisasi kemasyarakatan yang beroperasi tanpa legal standing yang jelas. Penertiban tersebut dinilai penting untuk menjaga kepastian hukum, mencegah potensi konflik sosial, serta melindungi pelaku usaha dan masyarakat kecil,” katanya.
Selain itu, FPBM meminta Kepolisian Resor Pamekasan untuk meminimalisir aksi demonstrasi yang tidak melalui prosedur perizinan resmi. Aksi tanpa pemberitahuan berpotensi mengganggu stabilitas sosial, aktivitas ekonomi rakyat, dan membuka ruang provokasi.
Terkait kebijakan cukai, FPBM menyoroti tingginya tarif cukai hasil tembakau yang dinilai memberatkan industri rokok kecil dan padat karya di Madura.
Kenaikan tarif cukai disebut berdampak pada menurunnya daya saing pabrik rokok lokal, meningkatnya risiko penutupan usaha, serta berkurangnya serapan tembakau petani.
“Tolong bea cukai Madura agar Industri rokok lokal ini bisa dikenakan bea cukai khusus kelas 3,” terangnya.
Dalam tuntutannya, FPBM meminta Bea dan Cukai Madura memperkuat pembinaan terhadap pelaku usaha tembakau dan industri kecil, meningkatkan edukasi regulasi cukai, serta memastikan kebijakan cukai berpihak pada keberlanjutan ekonomi rakyat.
” juga mendorong Bea dan Cukai untuk berperan sebagai penghubung antara kepentingan industri hasil tembakau Madura dengan pemerintah pusat, ” kata Halili.
FPBM menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan ajakan kolaborasi lintas pihak untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban sosial, perlindungan usaha rakyat, serta iklim investasi lokal yang sehat dan berkeadilan.
“Tanpa ketertiban hukum, petani dan buruh adalah pihak pertama yang akan terdampak. Karena itu kami berdiri di sisi hukum, bukan di sisi kekacauan,” tegas Halili dalam pernyataan sikapnya.
FPBM menyatakan siap berdialog dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta Bea dan Cukai demi mewujudkan Madura yang aman, tertib, dan bermartabat dengan ekonomi rakyat yang berkelanjutan.
Sementara, Bupati Pamekasan Kholilurahman siap mengawal langsung sejumlah tuntunan yang disampaikan para pendemo. Bahkan, pihak Pemkab bersama Forkopimda akan segera membalas langkah – langkah kongkrit untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan buruh pabrik rokok lokal.
“Kami siap dan setuju untuk memperjuangkan apa yang menjadi harapan. Kami akan segera membahas langkah berikutnya untuk mengawal langsung ke pemerintah pusat,” ujar orang nomor satu di Bumi Pamelingan.
