SUMENEP, Limadetik.com – Angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur selama ini relatif tinggi. Dari itu, pemerintah perlu memaksimalkan upaya pengentasan kemiskinan.
Buktinya, dari jumlah penduduk satu juta lebih, angka warga miskin di 2016 sebanyak 216.140 jiwa. Kemudian pada 2017 mengalami penurunan sebanyak 0,47 persen atau 4.200 jiwa, sehingga menjadi 211.920 orang.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Abrari menilai jumlah ini dinilai masih tinggi. Ia menduga data warga yang berada digaris kemiskinan yang ada tidak valid. “Kami yakin (angka kemiskinan) masih lebih dari angka itu,” katanya, Selasa (8/5/2018).
Oleh sebab itu, sejak dua tahun lalu tepatnya pada 2016, Komisi IV telah mengusulkan ke Program Legislasi Daerah (Prolegda) tenyang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penanggulangan kemiskinan.
Hanya saja usulan tersebut, kata Ketua Fraksi PDIP ini, belum ada tanggapan. Baru tahun ini ada sinyal untuk diagendakan.
“Tahun 2016 awal, saya selaku fraksi PDIP atau Komisi IV sudah mengajukan judul Raperda penaggulangan kemiskinan. Kan harus masuk Prolegda dulu, tapi baru akhir-akhir ini sudah mau diakomodir,” tegasnya.
Untuk mematangkan Rencana regulasi ini, pihakya sudah mempersiapkan beberapa referensi. Supaya setelah menjadi perda, betul-betul terarah dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.
“Agar tidak sekedar membuat regulasi, tetapi tidak memiliki dampak yang positif signifikan. Melalui regulasi, kami ingin anggaran untuk pengentasan kemiskinan nanti juga berdasarkan regulasi yang ada,” ucapnya.
Nantinya, dalam Perda itu akan diatur tentang alokasi anggaran bagi warga miskin. Misalnya, dari Rp 2 triliun lebih APBD Sumenep, anggaran yang diperuntukkan untuk kemiskinan adalah lima sampai sepuluh persen.
“Alokasi untuk pengentasan kemiskinan harus jelas, tidak ngambang atau tidak berdasarkan keingingan dari eksekutif, berapa anggaran yang akan dialokasikan,” tukasnya. (hoki/rud)
