SUMENEP, Limadetik.com – Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Jatim, Kapolda Jatim, Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jatim, serta Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kab/Kota se-Jatim terus berkomitmen memberantas korupsi terintegrasi di wilayah Jatim.
Komitmen ini dituangkan melalui penandatanganan komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi yang disaksikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Dr. Laode Muhammad Syarif, SH, LLM di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (7/3/2018).
Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma mengatakan, DPRD bersama pemerintah daerah Kabupaten Sumenep hadir dan menyatakan mendukung pemberantasan korupsi terintegrasi di Jawa Timur.
“Memang sudah menjadi keharusan bagi saya sebagai wakil rakyat untuk mendukung pemberantasan korupsi di Negara ini, karena Korupsi akan membawa dampak negatif pada roda pemerintahan dan bagi masyarakat,” katanya, Jumat (16/3/2018).
Ia mengatakan, berdasarkan hasil kajian Kementerian Dalam Negeri/Kemendagri terhadap tata kelola pemerintahan, telah dipetakan ada area yang rawan korupsi diantaranya dalam penyusunan APBD.
“Saat e-budgeting harus jelas secara detail uang dan kegiatannya. Untuk itu, perlu dilakukan e-new budgeting, yang menjamin program dan pendanaan sinkron dan tidak ada program selain yang telah disepakati bersama,” ujarnya.
Dalam komitmen memberantas korupsi terintegrasi di wilayah Jatim ini,s emua Kepala Daerah dan Ketua DPRD se Jawa Timur juga ikut berkomitmen dalam pencegahan dan penindakan Korupsi.
“Unsur legislatif harus ikut melakukan aksi mewujudkan pemerintahan yang bersih, jadi sudah tugas saya sebagai wakil rakyat akan selalu mengontrol setiap kebijakan Pemerintah Daerah,” tandasnya. (s1/ld)
