BONTANG – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Bontang, Junaidi, memberikan perhatian terhadap pentingnya penataan sumber-sumber PAD. Menurutnya, untuk meningkatkan konsistensi penerimaan PAD yang selama ini fluktuatif, perlu adanya penataan ulang dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.
“Kami mendukung penuh langkah-langkah yang diambil oleh Pemkot Bontang, dan kami berharap pengelolaan PAD dapat lebih efisien dan berbasis pada kompetensi,” kata dia saat rapat, Senin (4/11/2024).
Ia juga menekankan perlunya menempatkan personel pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kapasitas yang sesuai dengan bidangnya, agar pengelolaan pendapatan daerah bisa lebih optimal.
Anggota legislatif yang sudah dua kali berturut-turut menjabat ini menilai, keberhasilan pengelolaan PAD akan mendukung kemandirian fiskal daerah, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat.
Kata dia, dengan adanya peningkatan profesionalisme aparatur dan penataan sumber-sumber PAD yang lebih baik, diharapkan PAD Kota Bontang dapat lebih konsisten dan berdampak positif bagi pembangunan daerah.
Menyikapi fluktuasi PAD yang terjadi dalam tiga tahun terakhir, Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang, Aji Erlynawati, menyebutkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan.
Ia bilang, upaya peningkatan profesionalisme aparatur, khususnya dalam hal pengelolaan pajak daerah, sudah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kota yang terus dilakukan. Salah satunya dengan memberikan sertifikasi dan pelatihan bagi tenaga pemeriksa pajak daerah, penilai pajak, dan Juru Sita Pajak Daerah.
“Ini merupakan langkah kami untuk memastikan bahwa setiap aparatur yang mengelola pajak daerah memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya,” ujarnya, Selasa (5/11/2024).
Namun, ia juga mengakui bahwa masih ada kekurangan dalam hal jumlah aparatur yang memiliki kualifikasi tersebut. Oleh karena itu, pihaknya telah merencanakan untuk menambah jumlah tenaga yang berkompeten di bidang pengelolaan PAD, dengan target pemenuhan pada tahun 2025.
“Kami sadar bahwa pemenuhan kualifikasi ini sangat penting, dan kami akan berusaha untuk mencapainya pada tahun mendatang,” pungkasnya.
