BONTANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bontang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menggenjot program yang fokus terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk 2025 mendatang.
Ketua Fraksi PKB, Junaidi, menyampaikan harapan agar sasaran dan objek dari program peningkatan PAD ke depannya tersebut diperjelas untuk memastikan efektivitasnya.
“Kami akan terus memantau pelaksanaan program ini dan memastikan bahwa upaya tersebut benar-benar bisa meningkatkan PAD di 2025,” ujarnya, Senin (4/11/2024).
Sementara, Pemkot Bontang menargetkan peningkatan PAD secara signifikan pada tahun 2025 melalui berbagai program prioritas. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang, Aji Erlynawati, menyatakan, pihaknya akan meluncurkan sejumlah langkah strategis, mulai dari pemutakhiran data wajib pajak hingga pengembangan layanan perpajakan berbasis teknologi.
Kata dia, salah satu fokus utama mereka yakni melakukan validasi basis data pajak daerah secara menyeluruh. Langkah ini diharapkan dapat memastikan jumlah wajib pajak dan objek pajak yang terdata sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Data wajib pajak akan kami perbarui untuk memastikan akurasi, sehingga PAD dapat meningkat secara optimal,” kata dia, Selasa (4/11/2024).
Program lain yang akan diimplementasikan adalah penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang saat ini masih berada di angka 30 persen dari nilai pasar. Penyesuaian NJOP ini diharapkan bisa meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak properti.
Untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, ia menyatakan pemerintah daerah akan mengadakan literasi perpajakan kepada masyarakat. Literasi ini dirancang agar masyarakat semakin memahami pentingnya membayar pajak tepat waktu.
“Pemeriksaan dan penagihan pajak akan dilakukan lebih intensif sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” jelasnya.
Tak hanya itu, Pemkot Bontang juga akan mengembangkan layanan perpajakan berbasis Geospasial. Teknologi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam mengakses data pajak sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak.
“Kami juga akan bekerja sama dengan UPTD PPRD (Samsat) untuk mendorong pembayaran pajak kendaraan bermotor,” terangnya menutup pernyataan.
