Negara Harus Hadir: Badko HMI Jatim Soroti Kenaikan Dana Reses dan Krisis Kepemudaan Nasional
LIMADETIK.COM, SURABAYA — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur melalui Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan menyampaikan keprihatinan mendalam atas dua fenomena yang mencerminkan jarak makin lebar antara negara dan generasi muda: kenaikan dana reses DPR RI menjadi Rp702 juta per anggota, serta perpecahan yang berlarut dalam tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
Ketua Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Badko HMI Jawa Timur, Dzulkarnain Jamil, menilai bahwa kebijakan kenaikan dana reses di tengah situasi ekonomi yang belum pulih menunjukkan betapa politik anggaran kita masih abai pada prioritas publik.
“Kenaikan ini terjadi ketika ruang partisipasi dan pemberdayaan pemuda semakin mengecil. Negara tampak murah hati kepada legislatif, tapi pelit terhadap masa depan generasi muda,” ujarnya di Surabaya, Senin (28/10/2025).
Kenaikan Dana Reses dan Lemahnya Akuntabilitas
Sebagaimana diberitakan oleh berbagai media nasional — termasuk Kompas, Tempo, dan CNN Indonesia — alokasi dana reses DPR tahun 2025 meningkat menjadi Rp702 juta per anggota. Kenaikan ini menuai kritik dari sejumlah kalangan, terutama karena lemahnya mekanisme pengawasan serta minimnya pelibatan publik dalam menentukan arah penggunaan anggaran.
Badko HMI Jatim menilai bahwa dana sebesar itu seharusnya diarahkan untuk program yang memperkuat kapasitas masyarakat dan pemuda di daerah pemilihan, bukan sekadar kegiatan seremonial dan distribusi bantuan yang tak jelas dampaknya.
“Kami menuntut agar DPR membuka laporan penggunaan dana reses secara transparan. Publik berhak tahu berapa titik kunjungan, siapa penerima manfaat, dan sejauh mana aspirasi masyarakat benar-benar terserap,” tegas Dzulkarnain.
KNPI yang Terbelah dan Hilangnya Rumah Pemuda
Dalam kesempatan yang sama, Dzulkarnain juga menyoroti perpecahan KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) yang hingga kini melahirkan lebih dari satu kepengurusan di tingkat pusat. Situasi ini, katanya, telah menciptakan kebingungan dan kehilangan orientasi di kalangan organisasi kepemudaan.
“KNPI yang dulu menjadi rumah bersama anak muda, kini justru menjadi simbol keterpecahan. Negara tidak bisa diam. Pemerintah melalui Kemenpora dan Kemenkumham harus turun tangan menyatukan kembali kepemudaan Indonesia,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa perpecahan KNPI bukan sekadar urusan internal organisasi, tetapi menyangkut ekosistem pembinaan generasi muda secara nasional. Kondisi ini, jika dibiarkan, akan melemahkan basis sosial-politik kaum muda dan membuka ruang intervensi politik praktis yang kontraproduktif terhadap semangat kebangsaan.
Desakan kepada Negara dan Institusi Hukum
Badko HMI Jatim mendesak agar:
1. Kemenpora RI membentuk forum rekonsiliasi nasional pemuda lintas organisasi untuk memulihkan posisi KNPI sebagai wadah pemersatu.
2. Kemenkeu dan BPK melakukan audit terbuka atas penggunaan dana reses DPR RI, dengan fokus pada efektivitas dan transparansi kegiatan di daerah pemilihan.
3. DPR RI meninjau ulang kebijakan kenaikan dana reses, serta mengalokasikan sebagian untuk program pemberdayaan digital, wirausaha, dan kepemimpinan anak muda.
4. Pemerintah pusat dan daerah memastikan tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan antara lembaga politik dan organisasi kepemudaan.
“Negara wajib hadir bukan untuk menambah kenyamanan kekuasaan, tapi menjamin keberlanjutan kepemimpinan nasional dari generasi ke generasi,” tutup Dzulkarnain Jamil.
