oleh

Pancasila Ideologi ataukah Asas ?

Selasa, 14 Juli 2020

Oleh: Moh.Muhlis

(Mahasiswa STKIP PGRI Sumenep)


Indonesia merupakan sebuah negara heterogenitas dengan berbagai macam keanekaragaman baik hayati maupun nonhayati, serta sekaligus hal tersebut menjadi sebuah indikator yang melatarbelakangi dan mensinyalir lahirnya negara Indonesia itu sendiri.

Secara geografis, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan batas-batas teritorial tertentu sebagaimana yang termaktub dalam pasal 25 A UUD 1945. Maka pantaslah jika negara Indonesia disebut dengan negara plural atau majemuk, sebab secara komprehensif dan parsial banyak sekali keanekaragaman dari berbagai aspek, seperti perbedaan agama, budaya, bahasa, adat istiadat dan berbagai macam perbedaan lainnya yang sekaligus menjadi sebuah unsur pembentuk identitas nasional Indonesia.

Sejak dulu, Indonesia merupakan sebuah negara yang rakyatnya sudah memiliki kebiasaan yang fenomenal dan autentik dalam kehiduapan sehari-hari yakni selalu bergotong royong dalam melakukan berbagai hal. Sehingga dari nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong itulah kemudian para founding fathers membentuk Pancasila yang notabene merupakani representasi dan refleksi karakter bangsa Indonesia.

Pancasila itu sendiri merupakan bentuk kristalisasi karakteristik autentik rakyat Indonesia yang sudah digali kembali setelah beberapa abad lamanya sempat terpendam akibat kolonialisme dan imperialisme barat. Di mana tidak dapat dipungkiri bahwa penjajahan yang terjadi, secara parsial sudah banyak mengubah tatanan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia.
Pembentukan Pancasila secara implisit merupakan suatu inisiatif untuk mengonsolidasikan dan menginaugurasikan nilai-nilai fundamental kehidupan rakyat Indonesia.

Sebab dengan demikian, hal tersebut akan berdampak besar pada paradigma dan tatanan kehidupan sosial rakyat Indonesia, serta menjadi identitas dan sekaligus norma ataupun aturan yang bisa dijadikan pedoman dalam bertingkah laku kepada sesama rakyat Indonesia, atau dalam konteks yang lebih komprehensif yaitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga secara tidak langsung Pancasila dijadikan sebagai asas atau seperangkat aturan serta pandangan untuk bisa melebur dan berintegrasi menjadi satu kesatuan dengan persamaan emansipasi serta solidaritas sebagai instrumen ligatur bangsa, dalam merangkul berbagai macam perbedaan tanpa sifat deskriminatif.

Pancasila merupakan sebuah asas yang terdiri dari lima sila yang saling memiliki relasi serta dijadikan pedoman dan orientasi dalam bertindak dengan upaya terciptanya suasana hidup yang harmonis dan rukun sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pancasila dan UUD 1945. Namun, seiring dengan berjalannya waktu terdapat banyak legitimasi terhadap Pancasila, yang salah satunya terdapat penyebutan bahwa Pancasila adalah ideologi. Sehingga sempat menjadi polemik dan diskursus di antara para kritisi dan akademisi tentang status Pancasila sebagai ideologi ataukah asas. Jika dianalisis lebih mendalam dari prespektif sains dasar yang lebih bercorak normatif dan formal, maka akan didapat sebuah kesimpulan bahwa Pancasila bukanlah ideologi. Karena dalam buku-buku sejarah Bapak Revolusioner Bangsa yaitu Ir, Soekarno tidak pernah menyebut Pancasila sebagai ideologi.

Namun, beliau hanya menyebut Pancasila sebagai pandangan yang komprehensif (weltanschauung) dan dasar filosofi (philosofische grondslag). Bahkan presiden Indonesia yang kedua yakni Soeharto hanya menyebut Pancasila sebagai asas tunggal, bukanlah ideologi. Mengingat ideologi merupakan sebuah konsep sistematis yang tidak limitatif dan komprehensif serta harus mengatur berbagai macam hal dalam kehidupan manusia.

Namun, jika dikaji lebih intensif, bahwa aturan dalam Pancasila mencakup secara komprehensif dalam mengatur dan menormai kehidupan rakyat, sebab Pancasila mengatur berbagai macam perilaku untuk bisa menjadikan seorang rakyat yang baik sebagaimana yang tercanangkan dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Dari kedua pernyataan Ir. Soekarno di atas tentang (philosofische grondslag) dan (weltanschauung) dan ditambah dengan sila kedua Pancasila itulah sehingga menjadikan Pancasila bisa disebut dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab dari kedua pernyataan itulah bahwa Pancasila secara implisit sudah mengatur secara komprehensif berbagai macam persoalan termasuk juga pandangan etis tentang suatu yang baik maupun yang buruk dalam kehidupan rakyat Indonesia. Sila kedua Pancasila inilah yang sekaligus menjadi inaugurasi bahwa Pancasila adalah Ideologi NKRI. Yang di dalamnya memuat sebuah norma ataupun aturan untuk memanifestasikan sebuah bangsa yang beradab termasuk juga dalam hal pandangan atau pemikiran. Sebab jika kita relasikan dengan dogma dalam agama islam pandangan etis masuk dalam klasifikasi akhlak yaitu Husnudzan (prasangka baik) dan Suudzan (prasangka buruk).

Sehingga dengan demikian berdasarkan pemaparan di atas, memberikan sebuah bukti yang konkret bahwa Pancasila benar-benar ideologi yang memiliki sebuah peranan sebagai pandangan hidup dan sekaligus sebagai instrumen yang mengatur berbagai macam persolan dalam kehidupan rakyat Indonesia secara komprehensif sebagaimana yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita ketika pertama kali merumuskan Pancasila.

Di sisi yang lain jika kita merujuk pada penelusuran sejarah yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang kemudian terkodifikasikan dalam bentuk buku Sosialisasi Empat Pilar MPR. Bahwa berdasarkan penelusuran historis negara Indonesia dengan melihat pembentukan Pancasila dan NKRI ketika melewati perjalanan panjang melawan kolonialisme dan imperialism barat itulah, MPR bersepakat menyatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara Indonesia.

Berhubungaan dengan itu semua dalam rangka menunaikan tugas dan kewajibannya untuk menjaga eksistensi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian MPR juga mengodifikasikan sebuah buku yang berjudul Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara sebagai bentuk manifestasi atas tugas dan kewajibannya tersebut yang berdasarkan pada aturan Tata Tertib MPR di pasal 12 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2010 bahwa MPR memiliki kewajiban untuk memegang teguh dan melaksanakan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan menaati peraturan perundang-undangan, memasyarakatkan Pancasila dan UUD 1945, serta memperkukuh dan memiliharan kerukunan nasional serta menjaga keutuhan NKRI dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Kewajiban tersebut sejalan dengan tugas Pimpinan MPR yang termaktub dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 15 ayat 1 huruf e UU No. 27 Tahun 2009 dan KetetapanMPR tentang Tata Tertib MPR pasal 22 ayat 1 huruf e KetetapanMPR Nomor I/MPR/2010 bahwa MPR memiliki tugas untuk mengoordinasikan Anggota MPR untuk memasyarakatkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam buku Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tersebut juga disebutkan bahwa Pancasila sebagai Ideologi dijadikan sebagai sistem kehidupan nasional yang mengatur aspek etika, moral, ekonomi, pilitik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam rangka mencapai cita-cita negara Indonesia.

Diskursus dan polemik yang terjadi pada seputar kedudukan Pancasila yang sempat menyebabkan kontroversi ditengah masyarakat universal dan melahirkan berbagai macam persepsi dan spekulasi objektif ataupun subjektif, jika ditelisik lebih mendalam bahwa perbedaan tersebut hanya berkisar pada sudut pandang dan paradigma orang yang ingin mengungkapkan tentang kedudukan Pancasila.

Pada kenyataanya, antara kubu yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan Ideologi dengan kubu yang mengatakan bahwa Pancasila adalah Asas sama-sama tidak bisa kita pandang sebelah mata dan kita justifikasikan salah, mengingat setiap orang memiliki pemikiran dan pandagannya sendiri. Bahwa berbagai macam legitimasi yang diberikan kepada Pancasila merupakan sebuah bentuk apresiasi dan penghargaan dalam menjunjung tinggi eksistensi Pancasila.

Hal yang menarik dan menjadi hikmah besar pada polemik yang terjadi seputar Pancasila, bahwa setiap orang dengan pemikirannya benar-benar ingin meletakkan Pancasila sesuai dengan proporsinya. Janganlah kita melihat polemik dan diksursus yang terjadi, melainkan lihatlah bagaimana usaha setiap orang dengan argumentasinya masing-masing untuk tetap menjaga dan melestarikan Pancasila.

Karena setiap orang yang berargumentasi sehingga menimbulkan sebuah perdebatan, itu merupakan sebuah hal yang lumrah, karena pada hakikatnya mereka memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjaga berbagai macam hal yang sekiranya akan membahayakan dan membahayakan status Pancasila sebagai Ideologi dan dasar negara Indonesia. [*]

Komentar

Berita Terkini