Pembahasan di Banggar Tidak Kuorum, Penambahana DBH di Sumenep Dinilai Cacat Hukum

SUMENEP, limadetik.com – Penambahan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 63 M pada Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep, Jawa Timur jadi polemik. Karena ditengarai penambahan DBH itu dinilai cacat hukum.

Sebab, rapat proses pembahasa dana di Badan Anggaran (Banggar) tidak kuorum. Buktinya, dari jumlah 24 anggota Banggar, yang hadir pada Senin (26/11/2018) hanya 10 orang.

“Proses rencana penambahan dana Rp 63 Mterkesan dipaksakan. Sebab, prosesnya jelas tidak kuorum. Hanya segelintir anggota yang hadir, itu pun pembahasan ditunda. Silahkan buka CCTV DPRD untuk membuktikannya,” kata salah seorang anggota Banggar DPRD Sumenep, H. Joni Winarso, Senin (3/12/2018).

Menurutnya, jika proses pembahasan dianggap kuorum atau malah dilanjutkan, maka pembahasan jelas tidak absah dan tahapannya menjadi ilegal. “Pembahasan tidak kuorum maka prosesnya tidak bisa dilanjutkan. Kalau dilanjutkan berarti cacat hukum,” terangnya.

Politisi Gerindra ini membeberkan, ada kesan seolah anggaran tersebut dipaksa masuk APBD, padahal sudah tidak masuk KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Plafon Perioritas Anggaran Sementara). “Dari sini saja sudah bisa dipahami jika upaya memasukkan dana Rp 63 miliar dalam lampiran APBD memang dipaksanakan, meski prosesnya tidak prosedural atau cacat,” tukasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi mengatakan anggaran Rp 63 miliar tersebut diproyeksikan untuk pembangunan infrastruktur, baik perbaikan infrastruktur di daerah daratan maupun kepulauan.

“Infrastruktur dimaksud bukan hanya untuk jalan, diantaranya sebagian anggaran tersebut nantinya akan diperuntukan pembangunan lanjutan pasar tradisional, seperti di Lenteng dan Ganding,” kata Edy Rasiadi.(hoki/rud)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here