Pemkab Sumenep Prioritaskan Penguatan Pasar Tradisional dan UMKM Sebagai Denyut Nadi Ekonomi Masyarakat
LIMADETIK.COM, SUMENEP — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menegaskan komitmennya untuk lebih memprioritaskan pengembangan pasar milik masyarakat, seperti pasar tradisional, UMKM, hingga pasar kecil, dibandingkan dengan pasar modern.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sumenep KH. Iman Hasyim usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Sumenep. Ia menyebutkan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan yang dinilai menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
“Yang kami kedepankan adalah pasar milik masyarakat. Baik itu UMKM maupun pasar-pasar kecil, akan benar-benar kami perhatikan, terutama dalam hal penambahan modal dan penguatan usaha,” ujar Wabup, Senin (13/4/2026).
Menurutnya, perhatian tersebut bukan sekadar wacana, melainkan akan terus dikawal melalui berbagai program berkelanjutan. Pemerintah daerah juga membuka ruang diskusi agar kebijakan yang diambil tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Sebagai bentuk konkret, pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan pihak Kampus, salah satunya Universitas Bahaudin (Uniba) Madura, guna memberikan akses permodalan yang lebih mudah bagi pelaku usaha di pasar tradisional.
Kerja sama ini diharapkan mampu menarik minat dan kepercayaan masyarakat untuk mengembangkan usahanya, sehingga dapat meningkatkan daya saing pasar tradisional.
“Melalui kolaborasi dengan Kampus dan juga perbankan, kami ingin mendorong masyarakat agar bisa berkembang dan naik kelas,” imbuhnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen menghadirkan berbagai inovasi untuk mendukung keberlangsungan pasar rakyat, termasuk perbaikan fasilitas dan aksesibilitas.
“Infrastruktur seperti jalan masuk ke pasar yang sudah relatif baik, walaupun masih ada yang memang perlu kita tangani, dan itu sudah jadi atensi kita pemerintah daerah, termasuk bebas biaya juga menjadi bagian dari perhatian sejak beberapa tahun terakhir” tuturnya.
Wakil Bupati Sumenep menegaskan bahwa penguatan pasar tradisional menjadi bagian penting dalam arah kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam pembahasan sejumlah regulasi strategis.
Menurutnya, keberpihakan terhadap pasar rakyat harus diwujudkan tidak hanya melalui program, tetapi juga melalui regulasi yang berpihak kepada masyarakat kecil.
“Pasar tradisional ini adalah denyut nadi ekonomi masyarakat. Maka dari itu, pemerintah daerah harus hadir memberikan perlindungan sekaligus penguatan, baik dari sisi regulasi maupun kebijakan teknis di lapangan,” jelas KH. Imam Hasyim.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan sektor perbankan menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
“Melalui pembahasan Raperda ini, kami berharap akan lahir kebijakan yang mampu memberikan kepastian dan keberpihakan kepada pelaku usaha kecil, sehingga mereka bisa berkembang dan tidak tergerus oleh pasar modern,” tegasnya.
Lebih lanjut, pihaknya mendorong adanya inovasi berkelanjutan dalam pengelolaan pasar, termasuk peningkatan kualitas layanan, penataan kawasan, hingga penguatan kapasitas pelaku UMKM agar mampu bersaing di era modern.
“Pemerintah berharap pasar tradisional tetap eksis dan mampu bersaing di tengah pesatnya pertumbuhan pasar modern, sekaligus menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat lokal” pungkasnya.
