MADURA, Limadetik.com – Demos Stat Institute (DSI) merilis hasil survei terhadap potensi pelanggaran pilkada Sumenep. Survey online pada 29 Juni hingga 3 Juli tersebut menemukan bahwa politik uang akan terjadi (82%), dan pelanggaran terbesar dilakukan oleh timses (35%).
Melalui metode non stratified-proportional free random sampling sebanyak 131 responden (MOE 8.56%) dipilih. Data tersebut telah difilter dari kemungkinan bias responden, baik bias wilayah maupun bias frekuensi.
Derektur Esekutif DSI Fatlur Rosi mewanti-wanti kesiapan penyelenggara dalam melaksanakan pemilihan. “Pilkada di tengah pandemi ini membuat pemerintah berada dalam situasi yang sulit. Mulai dari kesiapan penyelenggara sampai pada teknis pelaksanaan. Kalau tidak hati-hati, peluang pelanggaran sangat besar terjadi”, ungkapnya, Sabtu (4/7/2020).
Narasumber lain, Abbdus Salam, aktivis anti korupsi Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur menghimbau agar pemerintah cepat mengambil tindakan terkait COVID-19 agar pelaksanaan pilkada berjalan lancar. “Penyalahgunaan wewenang menjadi kekawatiran kita bersama, selain money politic yang memang menjadi kebisaan praktek berpolitik” tegasnya.
Abrari dari LSAI selaku pembicara ketiga mengomentari praktek politik di era pandemi yang dianggap sebagai alat legitimasi untuk melakukan money politic. “Politisi itu menafsir dari tempatnya berdiri, sehingga apapun yang dilakukannya dipandang benar dari sudut pandangnya”, pungkas Abrari.
Diskusi yang dipandu oleh Hedy Wiyono peneliti DSI tersebut sangat dinamis mengingat hadirnya partisipan dari berbagai profesi dan daerah. Achdiar Redy misalnya, kandidat doktor Universitas Sains Malaysia, Penang, berharap akademisi dan aktivis bersatu mengkampanyekan politik bersih.
Apriyanto dosen Unmuh Malang menyampaikan bahwa besarnya dana pandemi memberi peluang bagi oknum untuk memanfaatkannya untuk tujuan pribadi.
Kusfandian Direktur INDES Surabaya mengingatkan bahwa civil society berperan besar mewujudkan partisipasi politik di tengah tingginya ancaman golput akibat pandemi.
Akhmad Jayadi, dosen Universitas Airlangga lebih menyoroti minimnya paslon. “Pilkada Sumenep baru diisi oleh dua paslon, padahal bisa tiga. Jika hanya dua, maka ini termasuk defisit demokrasi bagi warga Sumenep” katanya.
Muchlisin peneliti LSI di Surabaya, Jamaluddin pegiat demokrasi di Jember, dan Ainur Rosyadi warga Sumenep mengungkap hal yang sama terkait perubahan preferensi politik pada generasi milenial yang cenderung apatis dan acuh pada proses politik seperti pilkada.
Di akhir diskusi para pembicara dan peserta sama-sama berharap agar rilis survey secara terbuka, dan diskusi publik semakin gencar dilakukan di kota/kabupaten yang menghadapi pilkada. Hal itu untuk menyuarakan aspirasi publik agar tidak tersendat oleh kekuatan-kekuatan oligarki kekuasaan, baik di level partai maupun pemodal. (zaman/yd)
