Bontang – Agar kebijakan yang diambil pemerintah tepat sasaran, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi menyoroti pentingnya perbaikan database antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Winardi menyampaikan hal ini dalam rapat kerja bersama mitra kerja di ruang rapat DPRD Bontang pada Senin (21/10/2024).
Menurutnya, ketidaksesuaian data antar-OPD saat ini membuat kebijakan yang diambil menjadi kurang efektif dan terkadang kontradiktif.
“Yang harus dibenahi terlebih dahulu itu databasenya, karena semua berawal dari situ,” ungkapnya di Sekretariat DPRD, Senin (21/10/2024).
Sebagai contoh, Winardi menyoroti adanya perbedaan data antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
DKUMPP melaporkan adanya peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Bontang, yang seharusnya menjadi indikator positif bagi perkembangan ekonomi daerah.
Namun, di sisi lain, Bapenda justru melaporkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Artinya kan kontradiksi, bagaimana kita mau efektif ketika database kita masih tidak sinkron,” jelas Politis Partai PDI Perjuangan.
Menurutnya, kondisi ini dapat diatasi dengan perbaikan database antar-OPD agar data lebih akurat dan terintegrasi.
Winardi berharap, dengan adanya sinkronisasi data yang baik, pengambilan kebijakan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang optimal bagi masyarakat Bontang
“Ini harus diperbaiki supaya kebijakan yang kita buat berdasarkan data yang valid dan akurat,” tutup Winardi.
