BEM SI Kerakyatan Jatim Buka Lembar Baru, Uniba Madura Pimpin Gerakan Mahasiswa 2026–2027
LIMADETIK.COM, SURABAYA — Pergantian kepemimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Jawa Timur periode 2026–2027 berlangsung di tengah persoalan publik yang masih membayangi masyarakat. Ketimpangan, akses pekerjaan, pendidikan, lingkungan, hingga penegakan hukum menjadi pekerjaan rumah yang menuntut perhatian lebih serius.
Di tengah narasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, gerakan mahasiswa kembali dihadapkan pada pertanyaan mendasar: sejauh mana pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat dan siapa yang paling memperoleh manfaatnya?
Pertanyaan itu menjadi salah satu pijakan BEM SI Kerakyatan Jawa Timur dalam memasuki periode baru.
Melalui Musyawarah Nasional BEM SI Kerakyatan di Jambi, Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura dipercaya mengemban mandat sebagai Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Jawa Timur periode 2026–2027. Mandat tersebut diberikan kepada Moh. Iskil El Fatih.
Pergantian kepemimpinan itu tidak dipandang sekadar sebagai proses regenerasi organisasi. Lebih dari itu, mandat tersebut menjadi tanggung jawab untuk membawa kembali persoalan masyarakat ke dalam agenda gerakan mahasiswa di Jawa Timur.
“Kita tidak ingin periode baru ini berhenti pada regenerasi struktural. Kalau pembangunan terus berjalan, pertanyaannya sederhana: apakah masyarakat ikut merasakan manfaatnya?” ujar Iskil.
Menurut dia, mahasiswa harus mampu membaca arah kebijakan publik sekaligus menguji dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
“Di situlah mahasiswa harus hadir, membaca kebijakan, menguji dampaknya, dan bersuara ketika kepentingan rakyat terpinggirkan,” katanya.
Independensi Jadi Garis Batas
Iskil menegaskan, independensi menjadi prinsip penting bagi gerakan mahasiswa, terutama ketika berhadapan dengan pemerintah maupun institusi negara.
BEM SI Kerakyatan Jawa Timur, kata dia, akan tetap membuka ruang komunikasi dengan pemerintah dan berbagai institusi. Namun, komunikasi tersebut tidak boleh menghilangkan fungsi kritis mahasiswa.
Kritik terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun aparat penegak hukum, termasuk Polda Jawa Timur, akan diarahkan pada persoalan konkret dan didukung data.
“Mahasiswa tidak boleh menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi juga tidak boleh alergi terhadap dialog. Kita akan membuka komunikasi dengan siapa pun, tetapi independensi tetap menjadi batas,” tegasnya.
Ia menambahkan, mahasiswa harus mampu menjaga jarak dari kepentingan politik praktis agar suara yang disampaikan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat.
“Ketika kebijakan tidak berpihak kepada masyarakat, tugas kita adalah mengkritiknya,” ujarnya.
Konsolidasi hingga Advokasi
Memasuki periode 2026–2027, BEM SI Kerakyatan Jawa Timur akan diarahkan pada penguatan konsolidasi antarkampus. Selain itu, kajian terhadap kebijakan publik dan advokasi persoalan masyarakat di berbagai daerah Jawa Timur menjadi bagian dari agenda gerakan.
Konsolidasi dinilai penting untuk memastikan gerakan mahasiswa tidak berhenti pada aksi sesaat, tetapi memiliki basis kajian dan agenda yang jelas.
Dengan mandat yang kini berada di tangan UNIBA Madura, BEM SI Kerakyatan Jawa Timur memasuki babak baru. Tantangannya bukan hanya menjaga soliditas organisasi, tetapi memastikan gerakan mahasiswa tetap relevan di tengah persoalan masyarakat yang terus berkembang.
Bagi BEM SI Kerakyatan, lembar baru kepemimpinan bukan semata tentang siapa yang mengisi struktur organisasi.
Lembar baru itu akan ditentukan oleh seberapa berani mahasiswa membaca persoalan, mengawal kebijakan, dan mengambil sikap ketika kepentingan rakyat berhadapan dengan kepentingan kekuasaan.
Penulis : Joni
Editor : Wahyu
