Papan Informasi Tak Cantumkan Nilai Anggaran, Revitalisasi SDN Kalianget Timur IV Disorot: Diduga Minim Transparansi
LIMADETIK.COM, SUMENEP — Program revitalisasi SDN Kalianget Timur IV, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat melalui APBN 2026, menuai sorotan. Selain kualitas pekerjaan yang dipertanyakan, transparansi anggaran proyek juga menjadi perhatian setelah nilai bantuan tidak dicantumkan pada papan informasi di lokasi sekolah.
Sorotan tersebut mencuat setelah Ketua Brigade 571 TMP Wilayah Madura Antikorupsi, Sarkawi, menerima pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program revitalisasi sekolah tersebut.
Menindaklanjuti laporan itu, Sarkawi melakukan investigasi lapangan dan menemui Kepala SDN Kalianget Timur IV, Endang Susilowati, untuk meminta klarifikasi mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan melalui Panitia Pembangunan Satuan Kerja Pendidikan (P2SP), Sabtu (19/9/2026).
Dari hasil pantauan di lokasi, Sarkawi menilai terdapat sejumlah bagian pekerjaan yang perlu mendapat perhatian. Revitalisasi yang terlihat di lapangan disebut lebih banyak menyasar bagian atap, disertai penambahan pasangan batu sekitar 50 sentimeter.
Menurut Sarkawi, kondisi sejumlah bagian konstruksi tersebut perlu diuji lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis program revitalisasi. Ia menyoroti dugaan penggunaan material pada reng, balok dan gewel, termasuk pekerjaan pengecoran yang dinilainya masih terdapat bagian yang tampak keropos.
Yang paling menjadi sorotan adalah papan informasi proyek yang tidak mencantumkan besaran anggaran bantuan.
Kondisi tersebut dinilai Sarkawi dapat menyulitkan masyarakat melakukan kontrol terhadap penggunaan anggaran negara, terlebih program revitalisasi sekolah merupakan kegiatan yang bersumber dari APBN.
Saat dikonfirmasi mengenai pelaksanaan pekerjaan, Kepala SDN Kalianget Timur IV Endang Susilowati menyatakan seluruh proses telah mengikuti prosedur dan arahan yang disampaikan dalam sosialisasi program.
Terkait tidak dicantumkannya nilai anggaran pada papan informasi, Endang menyebut hal itu dilakukan berdasarkan arahan konsultan.
Ia juga menyampaikan bahwa pihak sekolah hanya menerima progres pekerjaan yang disampaikan oleh pengawas. Menurutnya, terdapat arahan bahwa pihak lain yang hendak melakukan pemantauan terhadap program revitalisasi harus berkoordinasi atau mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian Sarkawi. Menurutnya, keterbukaan terhadap penggunaan anggaran publik semestinya tidak justru menjadi persoalan ketika masyarakat, lembaga pengawasan, maupun pihak terkait hendak melakukan kontrol.
“Kalau ini anggaran negara, masyarakat berhak mengetahui berapa nilai bantuannya dan bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan. Jangan sampai informasi mengenai anggaran justru tidak terbuka,” ujar Sarkawi.
Ia menegaskan, pihaknya belum menyimpulkan telah terjadi tindak pidana korupsi. Namun, adanya dugaan ketidaksesuaian pekerjaan serta tidak tercantumnya nilai anggaran pada papan informasi dinilai cukup menjadi alasan untuk meminta pemeriksaan lebih lanjut.
Sarkawi menyatakan akan membawa temuan tersebut kepada lembaga pengawasan terkait, termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Inspektorat Provinsi Jawa Timur, serta Inspektorat Kabupaten Sumenep.
“Yang kami dorong adalah audit dan pemeriksaan secara objektif. Kalau pekerjaan dan penggunaan anggarannya memang sudah sesuai, tentu hasil pemeriksaan akan menjelaskan semuanya. Tetapi kalau ditemukan penyimpangan, harus ada tindak lanjut,” tegasnya.
Dengan adanya sorotan tersebut, pelaksanaan revitalisasi SDN Kalianget Timur IV kini menjadi perhatian publik. Transparansi nilai anggaran, kesesuaian spesifikasi teknis, serta kualitas pekerjaan menjadi sejumlah hal yang perlu diverifikasi oleh pihak berwenang.
Hingga berita ini ditulis, belum ada hasil audit resmi yang menyatakan adanya kerugian negara maupun tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan revitalisasi SDN Kalianget Timur IV.
Penulis : Wahyu
Editor : Wandi
