Migas Beroperasi, Jalan Giliraja Hancur: AMG Desak HCML dan Medco Alihkan CSR untuk Betonisasi
LIMADETIK.COM, SUMENEP – Ketimpangan pembangunan di Pulau Giliraja, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, kembali menjadi sorotan. Di tengah aktivitas eksploitasi migas di perairan Selat Madura, masyarakat yang berada di wilayah ring 1 justru masih bergulat dengan kondisi jalan rusak parah yang bertahun-tahun tak kunjung tertangani.
Kondisi tersebut mendorong Aliansi Mahasiswa Giliraja (AMG) melayangkan tuntutan kepada perusahaan migas yang beroperasi di kawasan tersebut. AMG mendesak agar pengelolaan dana Program Pengembangan Masyarakat (PPM) atau Corporate Social Responsibility (CSR) tidak lagi didominasi program seremonial dan bantuan jangka pendek, melainkan difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan beton secara berkelanjutan.
Tuntutan itu dituangkan dalam Naskah Advokasi dan Usulan Strategi Alokasi PPM/CSR yang secara resmi disampaikan kepada SKK Migas Perwakilan Jabanusa, manajemen Medco Energy, serta Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) melalui kantor KKKS Sumenep.
Dalam audiensi tersebut, rombongan AMG diterima Feri Ardiyansyah, Humas HCML, bersama sejumlah karyawan di kantor KKKS Sumenep.
Dalam pertemuan itu terungkap, alokasi dana PPM untuk Pulau Giliraja pada 2026 sebesar Rp400 juta yang dibagi kepada empat desa, masing-masing Rp100 juta. Anggaran untuk 2027 disebut masih akan berada pada angka yang sama, yakni Rp400 juta.
Pihak HCML menyampaikan komitmennya untuk terus berpihak kepada masyarakat. Namun, bagi AMG, besaran anggaran dan pola pemanfaatannya perlu dievaluasi agar dampak program benar-benar menjawab persoalan mendasar warga.
Ketua Umum AMG, Iham Fikri Andri, menilai terdapat ironi besar ketika aktivitas migas menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan, sementara masyarakat di sekitar wilayah operasi masih harus menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.
“Sangat ironis, triliunan rupiah hasil bumi disedot dari laut kami, tetapi masyarakat Ring 1 Giliraja justru disuguhkan jalan hancur bertahun-tahun. Gelombang kapal operasional migas mempercepat abrasi pesisir, sementara program CSR perusahaan selama ini hanya bersifat seremonial jangka pendek. Kami menuntut ganti rugi ekologis dan pembagian dividen sosial yang adil,” tegasnya, Kamis (5/11/2026).
AMG membeberkan, kerusakan infrastruktur terjadi di hampir seluruh desa di Pulau Giliraja dengan dampak yang berbeda-beda.
“Desa Banbaru, yang menjadi pusat ekonomi sekaligus kawasan pelabuhan, struktur dasar jalan dilaporkan rusak dengan lubang mencapai 15–20 sentimeter. Kondisi itu menyebabkan truk pengangkut hasil laut mengalami kerusakan as roda” ungkap Fikri.
Sementara lanjut dia, di Desa Banmaleng, akses jalan didominasi batuan makadam lepas dan minim penerangan jalan umum. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko kecelakaan, sekaligus menyulitkan proses evakuasi pasien pada malam hari.
Persoalan serupa terjadi di Desa Jate. Retakan tanah dan lubang berlumpur menghambat akses masyarakat menuju sekolah maupun Puskesmas Pembantu (Pustu).
“Untuk di Desa Lombang, abrasi laut menggerus badan jalan hingga mengancam konektivitas warga. Dampaknya tidak hanya menyangkut keselamatan, tetapi juga meningkatkan biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok” tandas Fikri.
Tidak sekadar mengkritik, AMG juga menawarkan formulasi pembiayaan untuk mempercepat pembangunan jalan beton di Pulau Giliraja.
Salah satu usulan utama adalah skema matching fund atau pembiayaan bersama dengan komposisi 50:50. Dalam skema tersebut, konsorsium KKKS yang terdiri dari Medco Energy dan HCML diusulkan menanggung 50 persen biaya pembangunan, sedangkan 50 persen sisanya bersumber dari APBD Kabupaten Sumenep.
AMG juga mengusulkan agar 60–70 persen dari total alokasi PPM/CSR tahunan Medco Energy dan HCML di Sumenep diarahkan khusus untuk pembangunan jalan beton Giliraja hingga tuntas.
Sementara itu, 30–40 persen dari penerimaan bersih Participating Interest (PI) 10 persen Blok Selat Madura yang diterima Pemkab Sumenep diusulkan untuk mendukung pembiayaan infrastruktur tersebut.
Dari sisi konstruksi, AMG secara tegas mengusulkan penggunaan rigid pavement atau beton bertulang dengan mutu minimal K-300. Mereka menilai pembangunan jalan harus mempertimbangkan kondisi geografis pulau, paparan air laut, serta beban kendaraan pengangkut logistik.
AMG juga mengusulkan pembentukan tim pengawas bersama yang melibatkan SKK Migas, KKKS, Dinas PUPR Sumenep, unsur AMG, dan tokoh masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kualitas pekerjaan dan transparansi penggunaan anggaran.
Dalam naskah advokasinya, AMG turut menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur publik memiliki landasan dalam regulasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
Di antaranya UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta pedoman SKK Migas terkait pelaksanaan program pengembangan masyarakat. AMG juga merujuk UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan dalam menyoroti tanggung jawab penyelenggaraan jalan yang aman bagi masyarakat.
“Bagi kami, persoalan jalan Giliraja bukan sekadar kebutuhan pembangunan fisik, melainkan menyangkut keadilan sosial bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengan aktivitas industri migas” jelasnya.
Pihaknya kata Fikri berharap perusahaan dan pemerintah daerah tidak berhenti pada komitmen maupun alokasi bantuan tahunan, tetapi segera menyepakati langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan.
AMG menyatakan akan terus mengawal usulan tersebut agar dana PPM/CSR benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Pulau Giliraja.
“Sebab, bagi warga di wilayah ring 1 migas, pembangunan seharusnya tidak hanya terlihat dari aktivitas industri di laut, tetapi juga dirasakan melalui jalan yang layak, akses pendidikan dan kesehatan yang aman, serta kehidupan ekonomi yang lebih baik” pungkasnya.
Penulis : Helmi
Editor : Wahyu
