SUMENEP,Limadetik.com – Sejak diluncurkan pada awal 2016, program Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, hingga kini masih banyak desa yang belum membentuk.
Buktinya, dari 330 desa yang secara administrasi berada dibawah naungan Pemerintah Sumenep, baru 229 desa yang membentuk. Artinya masih ada 101 desa yang hingga kini masih belum menjalalankan program tersebut.
Hal itu sesuai dengan data di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep.
“Hingga saat ini ada sekitar 229 desa yang telah membentuk BUMDes,” kata Kepala DPMD Sumenep, Ach.Masuni, Senin (15/10/2018).
Padahal, pembentukan BUMDes merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan juga keberadaan BUMDes dapat membantu stabilitas ekonomi masyarakat disemua sektor.
“Setiap desa sebetulnya dapat memiliki BUMDes agar desa ke depannya memiliki penghasilan tetap selain dari dana desa dan alokasi dana desa (DD/ADD). Sehingga perekonomian di desa kedepan lebih baik. Maka dari itu kami terus mendorong agar desa-desa yang belum segera membentunya,” terangnya.
Menurut Masuni, apabila dilihat dari sektor kekayaan alamnya, keberadaan BUMDes sangat dibutuhkan. Sebab, BUMDes nantinya bisa mengelola dari sektor pertanian dan yang lain.
Lalu apa faktor banyak desa belum membentuk BumDes? Menurut Masuni salah satu faktornya diduga karena persoalan waktu. Sebab, pembentukan BUMDes itu memerlukan Musyawarah Desa (Musdes) di desa yang bersangkutan.
“Kalau desa di wilayah daratan hampir semua telah membentuk. Sedangkan di kepulauan, banyak yang masih proses,” imbuhnya.(hoki/rud)
