Pemkab Bangkalan Perkuat Transparansi Publik, Layanan Informasi Terus Didorong Berbasis Digital
LIMADETIK.COM, BANGKALAN – Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus membenahi sistem pelayanan informasi publik agar masyarakat semakin mudah mengakses informasi pemerintahan. Penguatan kelembagaan PPID, peningkatan kapasitas petugas, hingga pemanfaatan teknologi digital menjadi langkah yang ditempuh untuk mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel.
Keseriusan tersebut ditegaskan Wakil Bupati Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far saat memaparkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di hadapan pimpinan dan anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Paparan berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Wakil Bupati, Kamis (12/11).
Menurut Fauzan, keterbukaan informasi harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintah daerah. Sebab, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai kebijakan, program, serta penggunaan anggaran pemerintah.
“Bagi kami, keterbukaan informasi adalah tanggung jawab kepada masyarakat Bangkalan yang harus dijalankan dengan prinsip mudah, cepat, transparan, dan akuntabel,” ungkap Fauzan kepada media usai zoom meeting
Dia menjelaskan, Pemkab Bangkalan telah memiliki landasan kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik serta Keputusan Bupati Nomor 188.45/49/KPTS/433.013/2023 tentang Penetapan PPID.
Pengelolaan informasi publik dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari atasan PPID, PPID Utama hingga PPID Pelaksana di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Dari sisi dukungan operasional, Pemkab Bangkalan mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 juta. Pelayanan juga diperkuat dengan delapan petugas informasi yang telah mengikuti pelatihan, serta dukungan fasilitas berupa ruang pelayanan, loket, dan perangkat pendukung lainnya.
Salah satu terobosan yang dikembangkan adalah layanan informasi berbasis digital melalui website ppid.bangkalankab.go.id yang terintegrasi dengan aplikasi BANGGA atau Bangkalan Mabhunga.
Melalui platform tersebut, masyarakat bisa mengajukan permohonan informasi tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Setiap permohonan dilengkapi nomor tiket untuk memudahkan pemohon memantau perkembangan proses hingga memperoleh jawaban.
“Prinsip kami adalah satu pintu. Masyarakat cukup mengajukan permohonan melalui website atau aplikasi, kemudian PPID Utama meneruskan kepada OPD terkait. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu berpindah-pindah OPD untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan,” jelasnya.
Meski mengoptimalkan layanan digital, Pemkab Bangkalan tetap mempertahankan pelayanan tatap muka melalui desk layanan di Ruang Kanal Pengaduan dan PPID. Skema tersebut disiapkan agar masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan daring tetap mendapatkan akses informasi.
Penguatan layanan juga dilakukan melalui bimbingan teknis kepada OPD, koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana, serta penyajian informasi secara terpadu melalui website PPID.
Tidak hanya itu, informasi mengenai anggaran dan capaian pembangunan daerah dikemas dalam bentuk infografis agar lebih mudah dipahami masyarakat. Penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui berbagai kanal media sosial.
Dalam evaluasi tersebut, Fauzan turut memaparkan capaian digitalisasi permohonan informasi pada semester II 2026. Kualitas pelayanan juga tercermin dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang mencatat nilai 82,49.
Ke depan, Pemkab Bangkalan akan memperluas jangkauan keterbukaan informasi melalui pembaruan data OPD secara berkala, peningkatan kompetensi petugas PPID Pelaksana, serta pembinaan keterbukaan informasi hingga tingkat desa bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Sosialisasi website PPID melalui media sosial dan pemerintah desa juga akan ditingkatkan. Selain itu, Pemkab Bangkalan merencanakan pengembangan BAKOHUMAS Desa sebagai wadah penguatan komunikasi publik yang menjangkau masyarakat hingga tingkat pemerintahan paling bawah.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemkab Bangkalan berharap akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan semakin terbuka dan merata. Penguatan sistem PPID juga diharapkan mampu membangun kepercayaan publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Penulis : Ham
Editor : Wahyu













Komentar