Reses PKB dan PDIP Sumenep Soroti Persoalan Berbeda, dari Aspirasi Rakyat hingga Ketimpangan Pupuk dan Bansos
LIMADETIK.COM, SUMENEP – Dua fraksi DPRD Kabupaten Sumenep, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDI Perjuangan, menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap arah pembangunan daerah dalam Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Hasil Reses Kesatu Tahun Anggaran 2026, Rabu (18/11/2026), di Gedung DPRD Sumenep.
Meski sama-sama menyoroti kepentingan masyarakat, kedua fraksi tersebut memiliki penekanan berbeda. Fraksi PKB lebih menitikberatkan pada pentingnya tindak lanjut aspirasi masyarakat agar tidak sekadar menjadi dokumen administratif. Sementara Fraksi PDI Perjuangan menyoroti persoalan konkret di lapangan, mulai dari ketimpangan distribusi pupuk bersubsidi, carut-marut data penerima bantuan sosial (bansos), hingga mahalnya BBM di wilayah kepulauan.
Juru Bicara Fraksi PKB, M. Mirza Khomaini Hamid, menegaskan bahwa reses tidak boleh dimaknai sebatas rutinitas empat bulanan atau kegiatan formal untuk bertemu konstituen. Menurutnya, esensi reses terletak pada sejauh mana aspirasi masyarakat benar-benar diperjuangkan dan diwujudkan melalui kebijakan pembangunan.
Bahkan, PKB melontarkan kritik tajam terhadap pola penanganan aspirasi yang selama ini dinilai kerap berhenti pada tumpukan laporan.
“Jangan sampai dokumen yang memuat harapan dan kebutuhan masyarakat itu justru kehilangan nilai dan maknanya, bahkan hanya berakhir menjadi pembungkus kacang di sekitar Taman Adipura Sumenep,” demikian kritik yang disampaikan Mirza dalam laporan tersebut.
PKB menilai, pemerintah daerah bersama perangkat terkait perlu memiliki mekanisme yang jelas untuk menginventarisasi, mengklasifikasikan, menentukan skala prioritas, hingga menindaklanjuti aspirasi sesuai kewenangan dan kemampuan fiskal daerah.
Dalam laporan resesnya, PKB mengidentifikasi lima agenda besar yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pertama, penyiapan sumber daya manusia (SDM) masa depan melalui peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, penguasaan teknologi, penguatan karakter, dan perluasan kesempatan kerja.
Kedua, pemerataan pembangunan infrastruktur, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. Ketiga, penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM, pertanian, perikanan, peternakan, serta potensi ekonomi lokal.
Keempat, peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang transparan, cepat, dan akuntabel. Kelima, keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan masyarakat agar APBD benar-benar menjadi instrumen penyelesaian persoalan rakyat.
PKB juga menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan aspirasi masyarakat. Pemerintah dituntut menyusun prioritas pembangunan secara objektif, proporsional, dan berorientasi pada kemanfaatan publik.
PDIP Soroti Pupuk, Bansos hingga BBM Kepulauan
Berbeda dengan PKB yang menyoroti persoalan mendasar dalam tata kelola dan tindak lanjut aspirasi, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Wahyudi, lebih menekankan persoalan sektoral yang dinilai langsung menghambat kesejahteraan masyarakat.
Mengusung semangat keberpihakan kepada wong cilik, PDIP menyebut laporan reses sebagai instrumen politik untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan eksekutif sekaligus memastikan APBD berpihak kepada rakyat.
Salah satu persoalan yang mendapat sorotan serius adalah ketimpangan distribusi dan kelangkaan pupuk bersubsidi yang dinilai mengancam produktivitas petani.
PDIP mendesak pemerintah melakukan audit ulang dan reformasi sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Persoalan ketidakakuratan data dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan, baik dalam distribusi bantuan sosial maupun perlindungan terhadap masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, pemerintah diminta meningkatkan alokasi anggaran untuk modernisasi pertanian, khususnya penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta mendukung riset benih unggul guna mengantisipasi risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem.
Persoalan lain yang disorot adalah ketimpangan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah kepulauan. PDIP menilai permintaan masyarakat terkait pembangunan jalan rabat beton, pengaspalan, dan perbaikan drainase yang terus berulang menjadi indikasi belum meratanya alokasi maupun realisasi anggaran pembangunan.
“PDIP meminta pemerintah menerapkan prinsip pembangunan masif dan berkeadilan. Anggaran infrastruktur diharapkan tidak hanya berorientasi pada penataan kawasan perkotaan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi desa” kata Wahyudi saat membacakan laporan reses.
Pada sektor perlindungan sosial, Wahyudi mengungkapkan adanya keluhan masyarakat terkait ketidaktepatan sasaran penerima bansos. Dalam laporan tersebut disinggung kondisi tukang becak yang masuk desil 9, pengangguran desil 7, sementara warga yang tergolong mampu justru menerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Kondisi itu menjadi alasan PDIP mendesak pembenahan data dan mekanisme penyaluran bansos agar lebih akurat serta tepat sasaran.
Tak hanya itu, PDIP juga meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan kader kesehatan desa dan kader Posyandu melalui pemberian insentif maupun honorarium yang layak, dengan tetap mempertimbangkan kajian mendalam. Peran mereka dinilai strategis dalam pencegahan stunting dan penanganan leptospirosis.
BBM Kepulauan Jadi Sorotan Khusus
Persoalan lain yang mendapat perhatian khusus PDIP adalah distribusi BBM bersubsidi di wilayah kepulauan. Wahyudi menyebut harga BBM yang dinilai jauh dari ketentuan pemerintah menjadi beban tersendiri bagi masyarakat, terutama nelayan yang sangat bergantung pada solar untuk menjalankan aktivitas ekonomi.
Menurutnya, karakteristik geografis kepulauan harus menjadi pertimbangan khusus dalam kebijakan distribusi pupuk dan BBM bersubsidi.
“Karena itu, pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kuota, distribusi, dan ketersediaan BBM bersubsidi agar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat kepulauan” tegas Wahyudi.
Perbedaan penekanan kedua fraksi tersebut memperlihatkan dua sisi persoalan pembangunan Sumenep. PKB mengingatkan pentingnya memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai laporan, sedangkan PDIP mendesak pembenahan kebijakan dan penanganan langsung terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Keduanya pada prinsipnya menghendaki agar hasil reses menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah, bukan sekadar formalitas dalam agenda DPRD.
Bagi PKB, keberhasilan reses diukur dari realisasi aspirasi rakyat. Sementara bagi PDIP, keberpihakan pemerintah harus terlihat dari kebijakan anggaran yang mampu menjawab ketimpangan dan persoalan konkret masyarakat.
Pesan kedua fraksi itu menjadi pengingat bagi pemerintah daerah bahwa suara masyarakat yang dihimpun melalui reses membutuhkan tindak lanjut nyata, terutama dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan kesejahteraan masyarakat Sumenep, baik di daratan maupun kepulauan.
Penulis : Wahyu
Editor : Wandi













Komentar