“Sedangkan wilayah daratan yang belum hanya Puskesmas Bluto. Maka dari itu, dari delapan Puskesmas yang belum akreditasi akan dilakukan tahun ini,” katanya, Sabtu (13/1/2018).
Dana akreditasi, sambung mantan Sekretaris Dinkes setempat, pada 2017 mayoritas ditanggung oleh Puskesmas yang bersangkutan untuk pembiayaan fisik. Karena anggaran dari APBD 2016 hanya Rp 500 juta dan 2017 sekitar Rp 800 juta.
“Untuk akreditasi delapan Puskesmas yang mayoritas ada di kepulauan, dibiayai dari APBN. Karena perjalannanya cukup jauh, anggarannya mencapai sekitar Rp 1 M,” terangnya.
Pihaknya berharap, dengan dilakukannya akreditasi profesionalitas pegawai Puskesmas kedepan lebih baik. “Coba perhatikan, sejak dilakukan akreditasi pelayanan Puskesmas semakin baik,”imbuhnya dengan nada tersenyum.(hoki/rud)
