Bupati Fauzi Siagakan Seluruh OPD Hadapi Kemarau 2026, Pemkab Sumenep Perkuat Mitigasi Krisis Air Bersih
limadetik.com/, SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep menunjukkan keseriusannya dalam mengantisipasi ancaman krisis air bersih menjelang puncak musim kemarau 2026. Di bawah kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo, berbagai langkah strategis disiapkan sejak dini guna memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi, terutama di wilayah yang selama ini rentan mengalami kekeringan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2026 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/185/KEP/013/2026. Kebijakan ini menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam mempercepat koordinasi lintas sektor, memperkuat upaya mitigasi, serta memastikan distribusi bantuan air bersih dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan tepat sasaran.
Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin menunggu hingga masyarakat benar-benar menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), telah diinstruksikan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan.
“Pemerintah harus hadir sebelum masyarakat benar-benar mengalami krisis. Seluruh perangkat daerah sudah kami minta bersiap agar penanganan bisa dilakukan secara cepat dan tepat sasaran,” ujar Bupati Fauzi, Jumat (3/7/2026).
Selain memperkuat kesiapan internal pemerintah, Bupati juga meminta seluruh pemerintah desa meningkatkan kewaspadaan dengan memantau perkembangan kondisi sumber air di wilayah masing-masing.
Ia menginstruksikan para kepala desa agar segera melaporkan apabila mulai terjadi penurunan debit air, kesulitan memperoleh air bersih, maupun dampak kekeringan terhadap sektor pertanian.
“Laporan yang cepat dari pemerintah desa sangat penting agar pemerintah kabupaten dapat segera mengambil langkah penanganan sebelum kondisi semakin meluas,” tegasnya.
Menurut Bupati, kekeringan bukan hanya berdampak pada kebutuhan air bersih masyarakat, tetapi juga mengancam produktivitas sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian warga.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan berbagai skenario penanganan, termasuk pendistribusian air bersih menggunakan armada tangki ke desa-desa terdampak apabila kondisi darurat mulai terjadi.
“Pemerintah dipastikan siap menyuplai kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Fauzi.
Sementara itu, BPBD Kabupaten Sumenep terus memperbarui pemetaan wilayah rawan kekeringan berdasarkan perkembangan informasi cuaca dari BMKG. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, musim kemarau diperkirakan mulai berlangsung pada Juli dan mencapai puncaknya pada Agustus 2026.
Sebanyak 76 desa yang tersebar di 19 kecamatan telah diidentifikasi sebagai kawasan dengan potensi terdampak kekeringan dalam berbagai tingkat kerawanan. Wilayah-wilayah tersebut menjadi prioritas dalam program mitigasi pemerintah, mulai dari penyediaan bantuan air bersih, pembangunan sumur bor, hingga langkah-langkah penanganan lainnya.
Daerah-daerah yang selama ini kerap mengalami kekeringan lebih awal juga mendapat perhatian khusus agar distribusi bantuan dapat dilakukan lebih cepat ketika kebutuhan masyarakat mulai meningkat.
Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Sumenep mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan dalam menghadapi musim kemarau dengan membudayakan penggunaan air secara hemat dan bijaksana. Upaya tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya air selama musim kemarau berlangsung.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, BPBD, serta partisipasi aktif masyarakat, Pemkab Sumenep optimistis dampak musim kemarau tahun 2026 dapat ditekan semaksimal mungkin sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan normal tanpa terganggu oleh krisis air bersih.
Langkah antisipatif ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam membangun tata kelola penanggulangan bencana yang lebih responsif, adaptif terhadap perubahan iklim, serta berorientasi pada perlindungan dan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Penulis : Wahyu
Editor : Wandi
