Anggota DPRD Sumenep Syamsul Bahri Akan Serap Aspirasi Masyarakat Kepulauan Sapeken
LIMADETIK.COM, SUMENEP – Setelah menjalankan sejumlah kegiatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep mulai dari sejumlah agenda, baik pembentukan Alat Kelengkapan Daerah (AKD) hingga paripurna penetapan APBD 2025, kini tiba waktunya para anggota legislatif akan turun ke bawah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Tak terkecuali Syamsul Bahri, anggota DPRD Sumenep asal Pagerungan Kecil daerah pemilihan (Dapil 8) Kecamatan Sapeken, Kangayan dan Arjasa saat ini sudah mulai turun ke bawah untuk menyapa masyarakat dengan menyerap aspirasi atau reses tahun 2024.
“Mulai hari ini Jumat 15 November 2024 saya mau melakukan reses (serap aspirasi) dengan masyarakat Pagerungan Besar. Nanti mau ketemu dengan para tokoh masyarakat dan tokoh agama, para guru termasuk juga para nelayan” kata Syamsul Bahri.
Menurut Ust Bahri sapaan akrab masyarakat Sapeken kepadanya, reses pertama ini akan ia manfaatkan untuk menampung apa saja yang nantinya akan disampaikan atau aspirasi masyarakat, tentu sesuai tupoksinya di komisi IV yang membidangi, Kesehatan, Pendidikan dan kebudayaan, Sosial dan keagamaan, Tenaga kerja dan transmigrasi, Kepemudaan dan olahraga, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Kearsipan dan perpustakaan.
“Apapun nantinya yang kita dapatkan atau aspirasi masyarakat di Desa Pagerungan Besar akan ditampung untuk kemudian nantinya akan dibawa ke forum DPRD Sumenep untuk kemudian dibahas bersama” ungkapnya.
Pria yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Al-Barkah Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken ini menegaskan, bahwa dirinya memang ditugaskan di komisi II yang membidani Kesehatan, Pendidikan dan Sosial termasuk yang lainnya karena dirinya memiliki latar belakang pendidikan.
“Pada prinsipnya sejauh ini Pak Bupati Sumenep bersama Pemerintah Daerah sudah banyak melakukan langkah langkah untuk memajukan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat kepulauan, seperti halnya program kesehatan ada UHC, pendidikan sejumlah guru honorer banyak yang sudah diangkat menjadi P3K, begitu juga berkaitan dengan sosial”
“Jadi pada intinya kita akan terus mendorong Pemkab Sumenep untuk melakukan pembenahan apa yang dirasa masih kurang cukup dan terus mendukung apa yang sudah berjalan, termasuk urusan UHC atau kesehatan gratis, penambahan guru dan juga infrastruktur dan masih banyak lainnya” demikian Anggota DPRD Sumenep dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memaparkan.
