DPRD Bontang

Dewan Minta Pemkot Pantau Kinerja Kontraktor dalam Penyediaan Tenaga Kerja Proyek

×

Dewan Minta Pemkot Pantau Kinerja Kontraktor dalam Penyediaan Tenaga Kerja Proyek

Sebarkan artikel ini
WhatsApp Image 2024 10 18 at 07.01.01

BONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang, Alfin Rausan Fikry, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk lebih ketat dalam memantau kinerja kontraktor, khususnya terkait perencanaan dan penyediaan tenaga kerja dalam proyek-proyek pemerintah.

Alfin menilai, banyak kontraktor yang kurang matang dalam merencanakan kebutuhan tenaga kerja, yang akhirnya berdampak pada kelancaran proyek dan kenyamanan warga.

Menurutnya, kurangnya tenaga kerja dalam sebuah proyek tidak hanya memperlambat pengerjaan, tetapi juga sering memicu keluhan dari masyarakat. Terutama pada proyek-proyek yang dilaksanakan di sekitar pemukiman warga, kelalaian ini dapat menimbulkan gangguan dan potensi bahaya.

“Keterlambatan ini bisa meresahkan warga, apalagi jika proyek berada di area yang padat penduduk,” ujar Alfin, Selasa (27/8/2024).

Ia mengingatkan pentingnya kontraktor untuk lebih jeli dalam merencanakan jumlah tenaga kerja yang diperlukan sejak awal proyek. Menurutnya, hal ini sangat krusial untuk menghindari keterlambatan yang bisa merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat setempat.

Ia juga menegaskan bahwa banyak warga Bontang yang siap untuk dilibatkan dalam proyek-proyek ini, sehingga kekurangan tenaga kerja seharusnya tidak menjadi alasan.

“Perencanaan tenaga kerja harus dilakukan dengan cermat. Banyak penduduk Bontang yang bisa dilibatkan, jadi tidak ada alasan untuk kekurangan tenaga kerja,” tegasnya.

Kata dia, Pemkot Bontang perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja kontraktor, termasuk bagaimana mereka mengelola sumber daya manusia dalam proyek. Evaluasi ini, menurutnya, penting untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Evaluasi berkala sangat penting agar kita bisa menjaga kualitas dan kelancaran proyek,” tambahnya.

Lebih lanjut, Alfin menyatakan bahwa keterlambatan proyek akibat kurangnya tenaga kerja dapat memperburuk situasi di lapangan, terutama jika proyek tersebut berdampak langsung pada lingkungan sekitar. Ia khawatir, ketidaknyamanan dan potensi bahaya yang muncul dapat menjadi masalah serius bagi masyarakat.

Oleh karena itu, ia mendesak kontraktor untuk lebih teliti dalam perencanaan proyek, terutama dalam aspek penyediaan tenaga kerja. Ia berharap dengan perencanaan yang matang, keluhan masyarakat dapat diminimalisir dan proyek dapat diselesaikan tepat waktu.

“Semua aspek perencanaan, terutama tenaga kerja, harus dipastikan sudah matang sebelum proyek dimulai,” ujarnya.

Dengan adanya pengawasan dan evaluasi yang ketat dari Pemkot, Alfin optimistis proyek-proyek pemerintah di Kota Bontang dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.