Pemkab Dorong Sinergi dan Profesionalitas Pada Bawaslu Bondowoso Sebagai Pilar Demokrasi Lokal
LIMADETIK.COM, BONDOWOSO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso didorong menjadi lembaga yang tidak hanya mengawasi jalannya pemilu, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi di tingkat lokal.
Pesan itu mengemuka dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Bondowoso yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional 2025, Rabu (22/10/2025) malam.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bawaslu dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.
“Semangat kebersamaan, profesionalitas, dan transparansi harus terus dijaga. Demokrasi yang sehat lahir dari tata kelola yang terbuka dan partisipatif,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Sekda juga menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Bondowoso KH. Abdul Hamid Wahid yang berhalangan hadir karena agenda dinas di Surabaya.
Ia menyampaikan pesan Bupati agar seluruh pemangku kepentingan memperkuat komitmen menjaga kondusivitas menjelang tahapan pemilu dan pilkada.
“Semangat resolusi jihad di Hari Santri ini harus dimaknai sebagai tekad untuk berkontribusi membangun daerah dan menjaga nilai-nilai kejujuran serta keadilan dalam setiap proses demokrasi,” imbuhnya.
Sementara menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, yang hadir sebagai narasumber, menilai bahwa Bawaslu memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas demokrasi lokal.
Menurutnya, penguatan kelembagaan menjadi langkah penting agar Bawaslu dapat bekerja lebih profesional dan dipercaya publik.
“Bawaslu bukan sekadar pengawas, tapi pilar utama yang memastikan demokrasi berjalan jujur dan adil. Masyarakat menaruh harapan besar pada independensi dan integritas Bawaslu,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa Bawaslu perlu memperkuat pelayanan informasi publik agar masyarakat dapat mengakses informasi pemilu secara transparan dan akurat. Langkah itu, kata dia, penting untuk mencegah disinformasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
“Harapan masyarakat terhadap keterbukaan informasi sekarang sangat tinggi. Bawaslu harus mampu menjamin akses informasi yang benar, cepat, dan dapat dipercaya,” tambahnya.
Zulfikar menegaskan, keberhasilan pemilu di tingkat lokal tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara, tetapi juga oleh sinergi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Forkopimda, hingga pemerintahan desa.
“Forum seperti ini harus dijadikan ruang memperkuat komitmen bersama menjaga integritas pemilu. Karena pemilu adalah satu-satunya mekanisme sah untuk memilih pemimpin,” pungkasnya.
