PDI Perjuangan DPRD Sumenep Ungkap Hasil Reses 2026: Infrastruktur hingga Kesehatan Masih Jadi Keluhan Utama Warga
LIMADETIK.COM, SUMENEP — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kabupaten Sumenep menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reses kedua tahun sidang 2026 dalam rapat paripurna, Selasa (31/3/2026).
Laporan tersebut disampaikan oleh juru bicara fraksi, Darul Hasyim Fath, yang memaparkan berbagai aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan (dapil).
Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi prioritas utama.
Infrastruktur seperti jalan rusak, drainase, jembatan, serta akses air bersih menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan warga selama masa reses yang berlangsung pada 9–16 Maret 2026.
“Kerusakan jalan tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, khususnya bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil,” ungkap Darul Hasyim dalam forum paripurna.
Infrastruktur dan Drainase Jadi Sorotan
Selain jalan, persoalan drainase di wilayah perkotaan juga mendapat perhatian serius. Warga mengeluhkan genangan air saat musim hujan yang berpotensi merusak infrastruktur serta meningkatkan risiko penyakit lingkungan.
Masyarakat pun berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pembangunan baru, tetapi juga pemeliharaan fasilitas yang sudah ada.
Pendidikan dan Kesehatan Masih Perlu Perhatian
Di sektor pendidikan, masyarakat menyoroti masih minimnya fasilitas penunjang seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium komputer. Selain itu, bantuan beasiswa bagi siswa kurang mampu dinilai perlu ditingkatkan.
Sementara itu, di bidang kesehatan, akses layanan masih menjadi persoalan utama, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan. Warga menginginkan peningkatan fasilitas puskesmas, tenaga medis, hingga penyediaan ambulans laut serta layanan kesehatan gratis.
Sektor Pertanian, Perikanan, dan UMKM
Dalam sektor pertanian dan perikanan, masyarakat menghadapi kendala klasik seperti keterbatasan pupuk bersubsidi, rusaknya saluran irigasi, serta minimnya alat produksi. Nelayan juga berharap adanya bantuan perahu, mesin, dan alat tangkap yang memadai.
Tak hanya itu, pelaku UMKM mendorong adanya dukungan permodalan, pelatihan keterampilan, serta akses pemasaran digital agar mampu bersaing di era modern.
Aspirasi Sosial dan Keagamaan
Aspirasi lain yang turut mengemuka adalah bantuan rumah tidak layak huni, fasilitas olahraga, kegiatan kepemudaan, serta dukungan terhadap rumah ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang diharapkan masyarakat tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial dan spiritual.
Kondisi Ekonomi Sumenep
Dalam laporan tersebut juga disampaikan gambaran perekonomian Kabupaten Sumenep yang masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 38,44 persen.
Disusul sektor pertambangan dan penggalian (15,95 persen) serta perdagangan (12,69 persen). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2025 atas dasar harga berlaku tercatat mencapai Rp48,80 triliun, meningkat Rp3,58 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
Aspirasi Spesifik Tiap Dapil
Fraksi PDI Perjuangan juga merinci aspirasi masyarakat dari delapan dapil, di antaranya:
Dapil I–III : Perbaikan jalan desa, jalan usaha tani, serta bantuan tempat ibadah.
Dapil IV–V: Bantuan rumah tidak layak huni, air bersih, UMKM, serta irigasi pertanian.
Dapil VI : Pelebaran jalan poros Gapura–Dungkek dan bantuan kelompok tani.
Dapil VII : Infrastruktur kepulauan, elektrifikasi Masalembu, dan beasiswa pelajar.
Dapil VIII : Peningkatan layanan kesehatan di RS Abuya Kangean dan pembangunan pertanian di Arjasa.
Komitmen Perjuangan Aspirasi Rakyat
Menutup laporannya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat agar menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah.
“Pembangunan harus merata, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tegas Darul Hasyim.
Laporan reses ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Sumenep.
