PAMEKASAN, Limadetik.com – Aksi Unras yang dilakukan oleh Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (ALPART), ke bagian Pemerintahan Otonomi Daerah (OTODA) di Kabupaten Pamekasan, menuai beberapa kecaman oleh salah satu orator aksi ALPART Kamis(19/4/2018).
Ketika aksi unras berlangsung diluar pagar pintu masuk Pemda Barat , membuat para pendemo geram karena di bagian Pemerintahan Otonomi Daerah tidak ada yang menemuinya.
”Kedatangan kami ke sini hanya ingin mengklarifikasi terkait dugaan anggaran 2017 yang dananya ratusan juta , kami menduga dan menilai dengan ketidak hadiran Kabag tersebut berarti mereka takut dan terkesan mereka menghindar,” teriak Ibas orator aksi unras ALPART.
Sementara mereka mengancam akan melaporkan ke pihak Kejaksaan Tinggi Negeri Kabupaten Pamekasan atas temuannya di bawah.
“Kami juga akan melaporkan atas temuan ini, dan apabila Kabag itu tidak mau menemui kami. Kami akan segara melaporkannya, karena kami datang kesini untuk mengklarifikasi atas dugaan temuan kami di bawah,” papar Abdurrahman Alpart.
Selain itu mereka mempertanyakan angaran 2017 terkait dugaan pembuatan dan pemasangan papan nama tanah kas Desa Rp 98.904000, Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Rp 67.500.000, Pembuatan Peta Desa Rp 94.429.500, Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Rp 56.791000, Sertifikasi tanah kas Desa Rp 159.090.000, Belanja sertifikasi Rp 98.000.000, Pendampingan sertifikasi tanah kas Desa dan pemasangan papan nama kas Desa Rp 100.000.000, Serta Pembuatan buku monografi Kecamatan dan kelurahan Desa Rp 96.368.000.
“Maksud tujuan dari aksi unras yang kami melakukan pada hari ini, ingin meminta kejelasannya seperti apa, beserta bukti-buktinya tunjukkan ke kami. Kalau memang kegiatan itu terlaksana dan kalaupun kegiatan itu ada tolong dijelaskan kepada kami dimana titik titiknya, dan berapa anggaran yang sudah terealisasi ke bawah sesuai dengan mekanisme yang ada,” tukas Ibas orator kembali.
Lebih lanjut di tengah aksinya mereka dari perwakilan Alpart melakukan Sweeping ke ruang bangian Pemerintahan Otonomi Daerah didampingi oleh petugas Polisi, dan ternyata pintu masuk ruang bagian Pemerintahan Otonomi Daerah itu terkunci. (Hen/Mer/yd)
