Bupati Salah Kaprah
Oleh : M.Shohir
Ketua Umum HMI Cabang Sumenep
_______________________________
LIMADETIK.COM, OPINI – Apa sebenarnya latar belakang dan pijakan utama Bupati Achmad Fauzi mengusulkan reaktivasi transportasi kereta di Sumenep? Publik dibuat bertanya-tanya.
Kalau memang ingin memperbaiki Sumenep disektor infrastruktur transformasi, Bupati Fauzi tidak seharusnya berbicara.tentang reaktivasi transportasi kereta. Masih banyak hal lain yang seharusnya menjadi preferensi utama bupati dalam mengambil kebijakan. Seperti halnya jalan rusak
di Sumenep, baik kepulauan ataupun daratan.
Sumenep Kepulauan, tidak sedikit akan kita temui jalan yang tak layak untuk masyarakat lalui sebagai jalur kegiatan setiap harinya, sulitnya air bersih dan tidak tersalurnya listrik.
Perbaikan menjadi harapan besar masyarakat kepulauan, berharap ada uluran tangan dari pemimpin pemerintah Daerah. Sumenep daratan, rusaknya jalan dimana-mana, mata rantai kemiskinan tak terputuskan bahkan tidak sedikit pula akan kita jumpai wilayah-wilayah yang masuk kalasifikasi miskin ektrim baik
Sumenep kepulauan atau Sumenep daratan. Sangat miris bukan!.
Kondisi jalan di Sumenep bisa kita lihat dari data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Sumenep dalam angka tahun 2023. Pada tahun 2020 tercacat ada sekitar 880.237 km (kondisi baik) 369.581 km (kondisi sedang) 123.751 km (kondisi rusak) dan 168.827 km (kondisi rusak berat).
Sedangkan kondisi jalan pada tahun 2022 tercatat ada 853.632 km (kondisi baik) 338.056 km (kondisi sedang) 129.130 km (kondisi rusak) dan 221.542km(kondisi rusak berat).
Dari tahun 2020 hingga 2022 secara presentase kondisi jalan yang masuk kategori baik dan sedang, semakin berkurang. Sementara jalan yang kondisinya masuk kategori rusak dan rusak berat malah semakin meroket. Bupati-pun bungkam tak ada Solusi.
Dari hal ini, public sudah bisa membandingkan dan menilai bagaimana kinerja Bupati Fauzi dalam memperbaiki Sumenep di sector infrastruktur transportasi. Tidak ada prestasi sedikitpun.
Kalaupun Fauzi mengatakan reaktivasi transportasi adalah keinginan masyarakat, lalu masyarakat yang mana yang dimaksud?. Tentu apabila masyarakat ditanya saat ini tentang apa yang diinginkan! dengan kondisi yang sedemikian memprihatinkan, yang diinginkan masyarakat adalah jalan yang baik, lingkungannya aman, ekonomi normal, air bersih terpenuhi, listrik yang memadai, bukan transportasi kereta api.
Kondisi pemerintahan saat ini memberikan kesan bertambah buruknya kehidupan
pemerintahan di Kota Keris, disamping semakin eksplisitnya sentimen dari publik terhadap Bupati Sumenep, merupakan sejumlah kondisi yang menjadi prihatinan khusus bagi pemerintah Jawa Timur, situasi domestic yang lepas kendali dan kerapuhan dalam menangkis tudingan Sumenep sebagai daerah miskin ekstrim tak teratasi berujung pada pertanyaan tentang kemampuan manajerial
pemimpin daerah.
Kini, harapan masyarakat Sumenep terhadap pemimpin yang memiliki tagline “Bismillah Melayani” semakin pupus.
Bagaimana tidak, dalam dua tahun menjabat, Bupati Achmad Fauzi sudah
mulai salah kaprah, berbicara bukan atas kepentingan rakyat, tidak mampu menjadi representasi rakyat Sumenep yang diharapkan mampu menjadi solusi atas persoalan rakyatnya secara keseluruhan.
Dari tangannya diharapkan lahir kebijakan yang murni atas kepentingan rakyat dan dari mulutnya diharapkan lahir suara aspirasi yang membawa solusi bagi rakyatnya.
Namun sebaliknya, dari segala kebijakan dan penyampaiannya membuat kondisi Sumenep semakin carut-marut dan penuh ketidak pastian, persoalan-persoalan yang masih menuntut perbaikan tebaikan, jumlah stanting masih belum teratasi, mata rantai kemiskinan tak terputuskan, bahkan wilayah-wilayah yang masuk kategori kemiskinan ekstrim tak terhelakan.
Mirisnya lagi!. Dalam kondisi yang seperti ini, Ahcmad Fauzi dalam jumpanya dengan petinggi negara, dua kabinet Indonesia Maju Mentri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Polhukam Mahfud MD
malah menggaungkan reaktivasi transportasi kereta dari Kalianget Sumenep sampai ke kamal Bangkalan.
Seolah-olah Bupati Fauzi ingin menunjukkan bahwa ialah manusia paling perduli terhadap masyarakat pulau Madura. Sampai public dibuat bertanya-tanya, Achmad Fauzi Bupati Sumenep
ataukah Bupati Pulau Madura? Persoalan infrastruktur di otonominya belum teratasi sudah dengan bangga mengusulkan sesuatu hal yang sebenarnya bukan wewenangnya dan cakupannya lebih luas.
Bupati Fauzi senang bermain diluar domainnya. Reaktifasi kereta bukan tidak penting untuk kemajuan Sumenep, namun untuk saat ini masih bukan waktunya digaungkan oleh Bupati Fauzi apalagi sampai bersurat kepada Presiden Republik Indonesia. Karena ketika dihadapkan terhadap kondisi Sumenep, transportasi kereta bukanlah kebutuhan yang pertama dan paling utama.
______________________________
Disclaimer : Seluruh isi tulisan merupakan tanggungjawab penulis sepenuhnya
