SUMENEP, limadetik.com – Bupati Sumenep, Jawa Timur, A. Busyro Karim membuka sosialisasi pembentukan Badan Permusyawarat Desa (BPD) yang diikuti 328 desa yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Selasa (11/2/2020).
Dalam kesempatan itu, Busyro mengingatkan supaya para kepala desa melakukan pemberdayaan masyarakat. Termasuk pula memberikan ruang partisipasi masyarakat untuk kemajuan desa.
“Kades harus memberikan pemberdayaan dan membuka ruang partisipasi masyarakat,” ujarnya di hadapan para kades.
Menurutnya, hakekat Undang Undang Desa nomor 6 tahun 2014, sistem desa bisa berjalan dengan baik, bilamana masyarakat diberi ruang untuk masuk dalam sistem guna memberikan warna.
Sebab, sambung Busyro, kemajuan Sumenep tidak lepas dari peran serta para kades dalam memajukan desa yang dipimpinnya. Salah satunya kemandirian desa yang tercermin melalui keterlibatan seluruh komponen dalam setiap perencanaan program menjadi penting.
“Kita harus terus melakukan yang terbaik untuk desa, BPD harus mampu menyerap aspirasi masyarakat, kemudian menyalurkan usulan itu kepada pemerintah desa agar dimasukkan dalam APBDes, jadi apa yang tertuang di APBDes harus mencerminkan aspirasi desa,” ujarnya.
Lebih lanjut Busyro mengingatkan fungsi BPD. BPD berfungsi untuk melakukan pengawasan, sehingga proses pembangunan di desa terus diawasi dan terarah. “BPD juga diperlukan untuk memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan,” tukasnya. (hoki/yd)
