Kepala BKPSDM Sumenep Titik Suryati SH.

SUMENEP, limadetik.com – Persoalan Camat dan Sekretaris Kecamatan Masalembu yang sering bolos mendapat perhatian Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Sumenep, Jawa Timur, Titik Suryati.

Baca: Anggota DPRD Sumenep Soroti Kinerja Camat

Menurut Titik, pihaknya selama ini belum menerima laporan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Masalembu yang sering bolos kerja yang mengakibatkan terkendalanga pelayanan kepada masyarakat.

“Kami belum menerima laporan. Cuma kalau Camat Masalembu memang jadi peserta diklat pimpinan, tapi sifatnya ‘in out’. Kalau sedang in, ia di diklat, kalau out dia kembali ke OPD-nya,” kata Titik, Sabtu (17/11/2018).

Namun berbeda dengan Sekcam. Menurut Titik saat ini Sekcam Masalembu tidak sedang mengikuti pendidikan. Sedangkan sesuai aturan, Sekcam harus berada ditempat kerjanya selama jam kerja.

“Kalau Sekcam tidak sedang pendidikan (tidak jadi peserta diklat). Yang sedang pendidikan hanya Camatnya” tegasnya.

Pihaknya memastikan, apabila Camat dan Sekcam memang tidak masuk kerja dan menghambat pelayanan sebagaimana dikeluhkan oleh masyarakat, tentunya akan ada upaya dari pemerintah.

“Kami akan mengklarifikasi kepada yang bersangkutan dan tentu pemeriksaan oleh Inspektorat,” tukasnya.

Sementara itu, Camat Masalembu, Heru Cahyono mengakui jika dirinya tidak masuk kerja dengan alasan ikut diklat pimpinan sejak September hingga Desember 2018. Sedangkan pelayanan sudah dilimpahkan ke Kasi Pelayanan di Kecamatan.

Pada Kamis (15/11/2018) anggota Komisi III DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath menyarankan, Bupati A. Busyro Karim menempatkan pejabat sesuai kemampuannya.

Sebab, ada posisi jabatan yang ditempati orang yang kurang kompeten, akibatnya mereka lalai dalam bertugas. Salah satunya, Camat dan Sekretaris Kecamatan Masalembu. Mereka diketahui jarang masuk kantor.

“Camat dan Sekcam Masalembu ini sudah lama tidak bertugas. Kalau pun ada di kantor, dia hanya satu hari, kemudian kembali lagi ke daratan,” kata pria asal Masalembu tersebut.

Politisi PDI itu mengatakan, kompaknya  Camat dan Sekcam yang selalu menghilang di kantor itu berdampak negatif pada pelayanan publik.”Bagaimana mau menjadi pelayan bagi masyarakat kalau tidak ada dikantor. Ini harus dievaluasi oleh bupati supaya pelayanan ini terus meningkat,” tegas Darul.(hoki/rud)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here