https://limadetik.com/

Cantrang Masih Bekerja, Nelayan Masalembu Kembali Memanas

  • Bagikan
Cantrang Masih Bekerja, Nelayan Masalembu Kembali Memanas
FOTO: Persatuan Nelayan Masalembu saat menginformasikan pada masyarakat bahwa Cantrang dilrang keras di seluruh perairan Indonesia

SUMENEP, Limadetik.com – Nelayan tradisional yang tergabung dalam Persatuan Nelayan Masalembu (PNM) yang terdiri dari berbagai organisasi Nelayan di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur melakukan pawai keliling atau woro-woro menginformasikan berita baik untuk para Nelayan Masalembu, terkait kebijakan peraturan terbaru yaitu, Permen KP no.18 tahun 2021.

Penting diketahui sebelumnya bahwa, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengundangkan Permen KP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, pada tanggal 18 Juni 2021.

https://limadetik.com/

Dimana, didalamnya memuat keputusan bahwa “CANTRANG/KARDAN” secara resmi atau sah dilarang di seluruh perairan laut Indonesia, termasuk diperairan Pulau Masalembu.

Ketua Persatuan Nelayan Masalembu (PNM) H. Tina’ie Hasyim menyampaikan, bahwa lahirnya peraturan yang terbaru yang menyatakan bahwa Cantrang dilarang, tidak lepas dari gerakan dan tuntutan para Nelayan tradisional di seluruh Indonesia, termasuk nelayan Masalembu, yang tergabung dalam Persatuan Nelayan Masalembu (PNM).

“Ini (larangan cantrang) semuanya berkat suara yang dilantang oleh seluruh nelayan di Indonesia, tidak terkecuali nelayan pulau Masalembu yang tergabung dalam PNM” katanya, Rabu (4/8/2021).

Menurut H.Tina’ie Hasyim, tuntutan para Nelayan Masalembu yang meminta dan mendesak pemerintah untuk merevisi peraturan sebelumnya, Permen KP no. 59 tahun 2020 yang memperbolehkan alat tangkap Cantrang.

“Jadi waktu itu kita mendesak pemerintah untuk mengeluarkan alat tangkap Cantrang dari alat tangkap yang diperbolehkan, dengan melakukan pawai laut yang bertajuk “Masalembu Tolak Cantrang” tandasnya.

Sebagaimana diketahaui, berdasarkan penelitian KKP sendiri, bahwa Cantrang dapat menyebabkan tiga hal, yaitu: mendorong penangkapan ikan yang tidak efektif dan eksploitatif, menghancurkan terumbu karang yang menjadi rumah ikan, dan memicu konflik sosial-ekonomi nelayan di tingkat akar rumput.

Terpisah, Ketua Rawatan Samudra yang termasuk dari bagian PNM, Moh. Zehri menegaskan dan meminta kepada pemerintah baik itu di tingkat desa, Kecamatan, dan unsur aparat penegak hukum, agar menindak dengan tegas jika masih ada kapal Cantrang yang bekerja di wilayah perairan Pulau Masalembu.

“Kami meminta pemerintah di wilayah kecamatan Masalembu untuk mensosialisasikan aturan yang terbaru kepada Masyarakat, serta bersinergi bersama untuk terus mengawal peraturan terbaru demi kesejahteraan Nelayan. Maka jika masih ada cantrang di wilayah perairan Masalembu, tentu semua harus ditentang dan dilarang” ungkapnya.

Moh. Zehri menambahkan, berdasarkan informasi yang pihaknya terima dari Nelayan sekitar bahwa masih banyak kapal Cantrang yang bekerja di perairan laut Masalembu, padahal Permen KP no.18 2021 sudah sangat jelas melarang penggunaan alat tangkap Cantrang. Ia menilai, jika produk hukumnya saja yang ada, tapi penegakan hukumnya lemah baik di tingkat pemerintah dan aparat penegak hukum, maka kesejahteraan jauh dari harapan.

“Bahkan Nelayan yang tergabung dalam PNM akan menempuh jalur sikap sendiri, jika impelementasi dari peraturan yang ada lemah, konflik atau bentrok bukan mustahil terjadi jika Pemerintah tidak segera merespon dengan cepat dan bijak” imbuh Ketua Rawatan Samudra tersebut.

Saat keliling menginformasikan,  Perwakilan Nelayan meminta, apabila para Nelayan saat melaut menangkap Ikan menemukan Kapal Cantrang untuk mengusir atau melaporkan kepada pemerintah dan penegak hukum yang ada. Mengajak pula untuk menjaga laut, dimana laut adalah rumah dan sumber kehidupan bagi Nelayan.

“Jika laut kita rusak, maka darimana para Bapak akan memberikan nafkah kepada keluarganya, darimana biaya untuk berobat, bagaimana bisa menyekolahkan anaknya, bagaimana nasib generasi anak cucu selanjutnya. Mari jaga laut bersama, jangan dijual dan janganlah Kita rusak untuk kepentingan diri sendiri yang hanya sesaat” tegasnya.

Kepada pemerintah, Zehri berpesan agar janganlah mereka (pemerintah) menjual laut mereka, dengan mengeluarkan kebijakan yang mencekik nelayan kecil. “Pesan untuk Nelayan, janganlah kita rusak sumber kehidupan kita sendiri dengan menangkap Ikan menggunakan alat tangkap yang merusak. Pulihkan laut yang rusak dengan saling menjaga bersama” tukasnya.

Setelah selesai melakukan woro-woro mengelilingi pulau Masalembu, anggota Persatuan Nelayan Masalembu (PNM) yang ikut hadir membubarkan diri dengan tertib dan kembali ke rumah mereka masing-masing.

(jl/yd)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan