TOLITOLI, Limadetik.com – Pertengkaran melibatkan seorang bupati dan wakilnya terjadi di Tolitoli, Sulawesi Tengah. Bupati Tolitoli Mohammad Saleh Bantilan dan wakilnya Abdul Rahman H Buding terlibat cekcok mulut hebat.
Bahkan, Abdul Rahman sampai menendang meja. Praktis, peristiwa tersebut menjadi viral lantaran keduanya berseteru di depan banyak warga.
Peristiwa memalukan itu terjadi ketika pelantikan pejabat fungsional dan struktural. Abdul Rahman naik pitam dan meminta acara dibatalkan sebab ia tidak diundang.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono sungguh prihatin atas tingkah laku keduanya. Ia menyebut, baik Saleh dan Abdul Rahman bertingkay layaknya anak kecil.
“Ngapain sih itu begitu. Kaya anak kecil,” ujar Sumarsono saat berbincang, Kamis (1/2).
Kemendagri, kata Sumarsono, akan segera memanggil keduanya secara terpisah. “Untuk kita fasilitasi sebenarnya apa yang terjadi. Namun demikian kami sudah berkoordinasi dengan Gubernur Sulteng untuk menjembatani nanti pada saatnya kita akan panggil ke Jakarta,” jelasnya.
Meski belum mengetahui duduk permasalahan yang menyebabkan keduanya cekcok di depan warga, Sumarsono mengatakan pihaknya mendapatkan informasi. Informasi yang menyebut keduanya sudah tidak harmonis sejak beberapa waktu belakangan ini.
“Laporan sementara hubungan keduanya akhir-akhir ini tidak serasi. Dan kepala daerah sendiri jika ingin melantik, harusnya mengundang (wakil bupati),” tegasnya.
Tak hanya itu, Sumarsono juga menyentil Abdul Rahman yang terlalu tempramental sebagai seorang kepala daerah.
“Wakilnya juga berlebihan reaksinya. Masa nendang-nendang meja begitu di depan warga,” sesalnya.
Bupati disebut-sebut sering keluar negeri tanpa izin
Selain mendapatkan aduan terkait ketidakharmonisan keduanya, Sumarsono mengakui juga mendengar laporan soal tingkah Bupati Mohammad Saleh.
Ia mendengar jika Saleh kerap bepergian keluar negeri dan kota tanpa mengantongi izin.
“Disebutkan juga bupati sering pergi ke luar negeri dan daerah tanpa izin. Itu pelaporan dari wakilnya, orang ini suka meninggalkan daerah,” tuturnya.
Untuk itu, lanjutnya, Kemendagri akan segera menyelidiki hal itu. “Kita akan cek ke imigrasi, kita teliti nomor paspornya, apakah benar demikian. Itu disayangkan sebagai orang tua, karena kepala daerah itu sama saja orang tua kan,” ucapnya.
Jika terbukti, sanksi tegas akan diberikan.
“Kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran, sanksinya aturan tertulis keras sampai pemberhentian sementara. itu kalau pelanggarannya fatal,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati M. Saleh yang mempolisikan wakilnya. Sumarsono menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kepolisian.
“Silakan polisi menjustufujsikasi. Bukan kewenangan kami. Kami secara kode etik, kita kenakan pasal-pasal. Karena secara etika sudah melanggar,” tegasnya. (*)
