SUMENEP, limadetik.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat publik perdana untuk Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, Jawa Timur, Selasa malam (10/11/2020).
Hanya saja publik mengaku tak puas dari jawaban Cabup Fauzi terkait program PKH, BPNT dan BPJS yang diklaim sebagai program Sumenep dalam mengentaskan kemiskinan. Pasalnya, program tersebut merupakan program pusat yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan.
Saat itu, moderator memberi kesempatan kepada Paslon 02 Fattah Jasin – KH. Ali Fikri untuk bertanya kepada Paslon 01 Achmad Fauzi – Hj. Dewi Khalifah dalam debat Paslon Pilkada yang disiarkan langsung di JTV.
KH. Ali Fikri bertanya ke Ach. Fauzi, terkait angka kemiskinan 20 persen dan pengangguran yang mencapai 20 persen. Sehingga angka kemiskinan di Sumenep menjadi nomor 2 termiskin se-Jawa Timur.
“Pak Fauzi sebagai Wabup yang memiliki tugas sebagai koordinator pengentasan kemiskinan di Sumenep. Kenapa kondisi kemiskinan di Sumenep begitu besar,” tanya Kiai Fikri.
Saat bersamaan Cabup Paslon 1 langsung mengatakan bahwa pertanyaan rivalnya menarik. Dia mengaku hal itu bukan menjadi tugas dirinya sebagai wakil sepenuhnya.
“Seolah-olah ini pekerjaan wakil bupati keseluruhan. Sesungguhnya pengentasan kemiskinan kerja tim. Sesungguhnya pemerintah daerah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,68 persen. Pemerintah telah melakukan intervensi secara langsung dan tak langsung. Secara langsung di Dinas Sosial ada PKH, BPNT. Juga ada BPJS,” jawab Cabup Fauzi.
Sementara itu, Ketua Kadin Sumenep, Hairul Anwar menilai jawaban Cabup Fauzi soal program PKH, BPNT dan BPJS sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak tepat.
Menurutnya, PKH, BPNT dan BPJS adalah program yang dirintis pemerintah pusat dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Bukan program Kabupaten Sumenep dalam mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan.
“Dia mestinya memaparkan apa yg dilakukan selama 5 tahun menjabat Wakil Bupati Sumenep. Salah satu tugas Wabup mengentaskan kemiskinan. Kenapa pengangguran dan kemiskinan di Sumenep menjadi terbanyak nomor 2 se-Jawa Timur. Padahal, kekayaaan Migas di Sumenep Nomor 2 di Jawa Timur,” tegasnya.
Pengusaha muda itu melanjutkan, potensi Migas yang berlimpah di Sumenep masuk 10 wilayah ‘lifting’ gas terbesar se Indonesia.
“Sumenep ada Blok Kangean. Di Bojonegoro ada Blok Cepu. 2 Blok ini ada di Jawa Timur yang menjadi 10 penopang kebutuhan Migas di Indonesia. Sumenep kaya Migas setelah Bojonegoro,” tambah Hairul.
Dengan potensi Migas yang melimpah di Sumenep, mestinya kata Hairul memberi efek kemakmuran untuk warga Sumenep. Bukan justru menjadi kabupaten miskin.
“Daerah yang sangat kaya SDA (Sumber Daya Alam) dengan potensi besar Migas, kenapa daerahnya tidak maju dan masih bergelut dengan kemiskinan? Apa yang salah? Ada apa dengan Migas Sumenep?,” tanyanya.
Terkait pertanyaan Cabup Fauzi soal Perda Nomor 4, Hairul menilai pertanyaan sengaja disampaikan untuk menyerang Cabup Fattah Jasin.
“Pertanyaan Perda Nomor 4 itu pertanyaan menjebak. Wajar Pak Fattah bertanya soal isi Perda. Karena Perda itu merupakan produk kabupaten/daerah yang bukan menjadi keharusan diketahui seorang birokrasi secara nasional,” tukasnya.
(hoki/yd)
