Fraksi PAN Bangga Sumenep Raih WTP 8 Kali Berturut-turut dan Singgung Angka Kemiskinan yang Menurun
LIMADETIK.COM, SUMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menggelar rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas nota penjelasan Bupati Sumenep terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Melalui juru bicaranya, H. Hairul Anwar, MT, Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Sumenep mengapresiasi penghargaan dar9 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai daerah Wajart Tanpa Pengecualian (WTP) selama 8 kali atau 8 tahun berturut-turut.
“Dengan adanya penghargaan ini menjadi tolak ukur terhadap keberhasilan pemerintah Kabupaten Sumenep dalam hal keberhasilan menjalankan serta mengelola APBD setiap tahunnya” kata Hairul Anwar, juru bicara Fraksi PAN, Rabu (21/5/2025).
Tidak terlepas dari hal diatas, ada beberapa hal yang perlu Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sumenep sampaikan, diantaranya dari segi angka kemiskinan yang dipaparkan Bupati Sumenep, bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 mencapai 17,78 persen atau diangka penduduk sebanyak 203.069 jiwa dari jumlah penduduk 1.142.120 jiwa turun 0,92 persen dari tahun sebelumnya atau 2023.
Fraksi PAN ingin mengetahui indikator apa yang dipakai untuk menentukan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep dan sertakan data yang menununjukkan keberhasilan pemerintah kabupaten Sumenep berhasil menurunkan angka tingkat kemiskinan masyarakat.
“Apakah menurunnya kemiskinan dipengaruhi oleh angka kematian masyarakat itu sendiri, atau ada faktor lain yang berkenaan dengan peran pemerintah dalam memberantas kemiskinan” sebutnya.
Selain itu, Fraksi PAN DPRD Sumenep juga menyinggung persoalan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 5,01 persen yang lebih rendah dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 5,35 persen.
“Kami fraksi PAN meminta data lengkap yang menjadi dasar penyebab penurunan laju perekonomian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumenep dan faktor apa saja yang mempengaruhinya” tandasnya.
Menurut fraksi PAN, inflasi di Kabupaten Sumenep pada 31 Desember 2024 sebesar 1,97 persen, dan ini merupakan terkecil dalam lima tahun terakhir, akan tetapi Kabupaten Sumenep masuk pada daerah dengan inflasi tertinggi di tingkat provinsi.
“Apakah inflasi terjadi akibat tingkat daya beli masyarakat kita yang menurun atau ada campur tangan pemerintah dalam mempengaruhi tingkat kestabilan ekonomi masyarakat. Ini yang kami juga butuh penjelasan” ujarnya mempertanyakan.
Namun demikian, Fraksi PAN sepenuhnya mendukung dan mendorong program pemerintah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. “Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas serta amanah rakyat” pungkasnya.
