Elza Nikma Yunita Dorong KOPRI Jawa Timur Jadi Crisis Center Gender dan Garda Terdepan Lawan Kekerasan Seksual
LIMADETIK.COM, MALANG – Meningkatnya kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren dan rumah mendorong Elza Nikma Yunita, perempuan muda asal Jombang, untuk tampil sebagai suara perubahan. Sebagai kandidat Ketua KOPRI PKC PMII Jawa Timur, Elza menyuarakan pentingnya membentuk KOPRI sebagai crisis center gender yang memberikan layanan advokasi, pendampingan psikologis, hingga pemberdayaan ekonomi bagi penyintas kekerasan.
Dalam program Podcast Komentator yang tayang di kanal YouTube Roominesia pada Sabtu (5/7/2025), Elza menegaskan bahwa KOPRI perlu melampaui fungsi kaderisasi.
“KOPRI harus menjadi ruang aman dan tempat aduan terpercaya bagi perempuan korban kekerasan seksual,” katanya.
Elza mengungkapkan bahwa ia sendiri pernah menjadi korban pelecehan seksual. “Butuh waktu lama untuk saya berani bicara. Tapi setelah saya speak up, banyak teman saya juga akhirnya mengaku mengalami hal serupa. Ini bukan hanya soal individu, tapi sudah jadi persoalan sistemik,” ujarnya.
Elza menyoroti kondisi ironis di kampung halamannya, Jombang, yang dikenal sebagai kota santri dengan ribuan pesantren, namun justru menyimpan catatan panjang kekerasan seksual. Ia menyoroti kasus femisida terhadap seorang siswi SMA yang dibunuh usai mengalami pelecehan dari pelaku yang dikenalnya lewat media sosial.
“Korban sering kali disalahkan. Padahal yang dibutuhkan adalah edukasi yang menyeluruh, pengawasan digital yang kuat, dan sistem penanganan yang berpihak pada korban,” jelasnya.
Jika terpilih, melalui visinya Elza berkomitmen membentuk lembaga bantuan hukum internal dan crisis center perempuan di KOPRI Jawa Timur. Layanan ini akan terintegrasi dengan seluruh cabang KOPRI di daerah, bertujuan memulihkan kepercayaan korban agar berani melapor tanpa takut stigma sosial.
“Beberapa cabang sudah mulai menyediakan layanan aduan. Tapi kita perlu memperkuatnya secara struktural dan hukum. Jawa Timur harus jadi pelopor ruang aman perempuan berbasis organisasi,” tegasnya.
Elza juga menyoroti lemahnya regulasi daerah dalam isu perlindungan perempuan. Ia menyebut Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Perempuan di Jombang tidak diperbarui selama 16 tahun, hingga akhirnya direvisi pasca lonjakan kasus pada 2024.
“Kita butuh kebijakan yang berpihak dengan turunan implementasi yang jelas. Jangan cuma simbolik. KOPRI harus aktif dalam advokasi kebijakan, baik di tingkat lokal maupun nasional,” ujarnya.
Menurutnya, kepercayaan adalah fondasi utama agar perempuan mau mengadu. Oleh karena itu, ia mendorong kolaborasi lintas bidang dalam tubuh KOPRI hukum, psikologi, dan sosial untuk membentuk sistem pengaduan yang profesional dan empatik.
“KOPRI harus jadi ruang inklusif. Jangan hanya tempat diskusi, tapi juga tempat perlindungan dan pemberdayaan. Kita ini rumah perempuan dan rumah seharusnya aman,” tutupnya.
