Formaka Minta Klarifikasi Dinkes P2KB Sumenep terkait Kapal Pusling Kangayan, dr. Ellya Siap Kordinasi dengan Kementerian
LIMADETIK.COM, SUMENEP – Polemik kapal Puskesmas Keliling (Pusling) Kecamatan Kangayan mendapat sorotan dari aktis Forum Mahasiswa Kangayan (Formaka) yang selama ini dinilai janggal karena telah beralih kepemilikan.
Para aktivis Formaka pun bergerak dengan mendatangi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep, melakukan audiensi untuk meminta klarifikasi polemik kapal Puskesmas Keliling (Pusling) tersebut.
Kapal Pusling Kangayan ini merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) yang beroperasi sejak tahun 2013, namun pada tahun 2020 kapal tersebut mengalami kerusakan dan tiba-tiba kemudian beralih kepemilikan ke Yayasan Sabet Tani Sapeken.
Ketua Umum Formaka, Rifqy Qalib Mustafa mengatakan, saat ini kapal tidak lagi melayani masyarakat sejak beralasan ada kerusakan dan malah beralih kepemilikan.
“Padahal kapal ini benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, di mana kapal ini beroperasi di daerah-daerah tak terjangkau seperti Pulau Saobi, Pulau Sapapan, Pulau Bungin Nyarat, serta di kawasan curam seperti Cangkramaan dan Tembayangan,” katanya, Kamis (11/12/2025).
Arif sapaan akrab aktivis Formaka itu mengungkapkan, sebelumnya kapal tersebut dinyatakan sebagai Barang Milik Negara (BMN) di mana masih berstatus milik Kemenkes RI, namun Pemkab Sumenep tanpa alasan yang jelas mengalihkan kepemilikan ke Yayasan Sabet Tani.
“Seharusnya kapal pusping ini aset Kemenkes RI dan termasuk sebagai BMN, tapi kemudian Pemkab Kabupaten Sumenep ini malah semena-mena mengalihkan kepemilikan tanpa proses yang sesuai regulasi,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pengelolaan BMN ini diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP RI nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D, dan PPRI Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D.
“Dalam Pasal 4 juncto 6 PP RI Nomor 27 Tahun 2014 sudah jelas kan, apabila Kapal Pusling ini masih berstatus BMN, Pemkab tidak punya kewenangan untuk penguasaan,” jelasnya.
Pihaknya mendesak Dinkes P2KB Sumenep untuk memastikan status kapal ke Kemenkes RI dan Kemenkeu RI agar polemik ini tidak berlarut-larut. Ia juga mendesak agar Kapal Pusling ini bisa kembali melayani masyarakat Kangayan yang jauh dari jangkauan Puskesmas.
“Dinkes P2KB Sumenep harus segera mengembalikan kapal ke Puskesmas Kangayan agar kembali melayani masyarakat karena ini sangat dibutuhkan, kalau tidak ini termasuk penggelapan dan harus diproses secara hukum,” tegasnya.
Sementara, Kepala Dinkes P2KB Sumenep, Ellya Fardasah mengaku belum tau pasti status kapal tersebut saat ini, karena masih dalam proses koordinasi dengan kementerian.
Namun demikian, ia memastikan bahwa kapal tersebut sebelumnya memang merupakan aset Kemenkes RI.
“Kami akan berupaya memastikannya. Tapi seandainya Kemenkes RI telah menghibahkan ke Pemkab Sumenep, maka terserah Pemkab pengelolaannya seperti apa,, selesai kan masalah ini,” kata Ellya saat menemui audiensi.
Lebih lanjut, ia menjanjikan untuk memberikan alternatif untuk mengganti kapal pusling tersebut dengan mengadakan perahu siaga setiap kecamatan.
Kadinkes dr. Ellya Fardasah mengapresiasi audiensi yang dilakukan oleh Formaka terkait kesehatan di Kecamatan Kangayan, karena berkat itu pihaknya mengetahui informasi terkait kebutuhan masyarakat.
“Segala sesuatunya untuk kesehatan di Kepulauan tentu akan kami benahi kalau ada ketidaksempurnaan, itu memang kelalaian kami sebagai Dinkes Sumenep. Oleh karena itu kami merekomendasikan Perahu Siaga agar ke depannya pelayanan kesehatan bisa lebih baik” pungkasnya.
