Gagasan KEK Lahir dari Ketidak Adilan, Kamura Ajak Semua Elemen Bersatu
LIMADETIK.COM, SUMENEP – Komunitas Muda Maduta (Kamura) kembali menggelar Forum Group Discussion (FGD) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura dengan tema “Inovatif, Proteksi dan Kesejahteraan Petani” yang berlangsung di Auditorium Jagha Tembhe Kampus Universitas Bahauddin Mudhary (Uniba), Kamis (27/11/2025).
Dalam beberapa minggu terakhir, Komunitas Muda Madura (Kamura) telah mengadakan serangkaian seminar dan Focus Group Discussion (FGD) di berbagai tempat, dimulai dari UIN Sunana Ampel Surabaya, kemudian berlanjut ke Pamekasan, dan khusus di Sumenep diselenggarakan di dua lokasi, termasuk seminar di Pendopo Keraton Sumenep .
Subairi Muzakki, Ketua Kamura sekaligus Ketua Tim perumus naskah akademik KEK Tembakau Madura, menyampaikan, pihaknya kembali berkumpul untuk melanjutkan pembahasan dalam forum akademik yang dihadiri oleh para alim ulama, para tokoh, sejumlah kepala dinas, legislator serta mahasiswa.
“Saya ingin menyampaikan dua poin utama. Pertama, mengapa gagasan ini lahir. Kedua, mengapa kita semua perlu bersatu memperjuangkan rekomendasi ini agar diadopsi oleh pemerintah pusat” kata Subairi Muzakki dalam sambutannya.
1. Mengapa gagasan ini lahir?
Menurut Siabairi, selama puluhan tahun, empat kabupaten di Madura tidak pernah beranjak dari kategori daerah tertinggal. Tahun berganti tahun, puluhan tahun berlalu, tetapi posisinya tidak berubah. Pertanyaan besar adalah: Mengapa? Padahal sumber daya alam ada, tokoh-tokoh hebat juga banyak. Apa yang salah.
“Jawabannya adalah: selama ini Madura hanya menjual bahan mentah. Garam dijual sebagai bahan mentah. Tembakau dijual sebagai bahan baku. Nilai tambahnya terjadi di luar Madura, dinikmati oleh pihak lain” tandasnya.
Akibatnya, lanjut Subairi, meskipun madura penyumbang 30% tembakau nasional, nilai yang kembali ke Madura hanya sekitar Rp169 miliar, sangat tidak sebanding dengan kontribusi dalam industri tembakau nasional. Ini adalah bentuk ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan yang sudah terlalu lama berlangsung.
“Selain itu, para petani kita juga mengalami ketidakadilan dari sisi harga. Harga tembakau sering ditentukan secara sepihak oleh korporasi besar: minggu ini tinggi, minggu depan turun drastis. Ketidakpastian ini membuat petani terus berada dalam lingkaran kerentanan ekonomi” ungkap alumni Pondok-pesantren Annuqayah itu.
2. Mengapa kita harus bersatu memperjuangkan gagasan ini?
Pemerintah Kabupaten Sumenep telah berkomitmen memperjuangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau. “Kami telah melakukan dua langkah besar, pertama riset lapangan, dan yang kedua, perumusan akademik dan naskah kebijakan melalui forum seperti ini” jelasnya.
Namun, kata Subairi, rancangan akademik dan rekomendasi kebijakan tidak akan sempurna tanpa keterlibatan semua elemen,: para petani, akademisi, ulama, mahasiswa, pelaku industri, serta seluruh masyarakat Madura.
“Karena itu, saya berharap semua yang hadir hari ini bersedia menyumbangkan waktu, gagasan, tenaga, dan pengetahuan. Kita harus duduk bersama membedah persoalan satu per satu, merumuskan solusi, dan memperjuangkan sebuah masa depan yang lebih adil bagi Madura” tegasnya.
“Keberhasilan perjuangan ini bergantung pada kebersamaan kita” tambahnya.
Sementara, Ketua panitia pelaksana FGD sekaligus Menteri Luar Negeri BEM KM Uniba, Muhammad Iskil el-Fatih dalam sambutannya memompa semamgat para mahasiswa dengan mengajak untuk bersatu melawan ketidak adilan terhadap madura.
“Saya ingin mengajak semua teman-teman mahasiswa Uniba untuk bersatu berjuang bersama Kamura mendorong KEK Tembakau agar bisa segera menyelesaikan gagasan dalam merumuskan naskah akademik tentang KEK ini” ujarnya.
Dirinya juga menyinggung perlakukan yang tidak adil pemerintah pusat atas masyarakat madura dalam persoalan pembagian hasil cukai tembakau. “Kita semua tahu, bahwa madura adalah penyumbang terbesar hasil tembakau, namun apa yang kita berikan tidak sesuai dengan apa yang kita terima” pungkasnya.
Dalam acara FGD itu, hadir Prof. Dr. Achsanul Qisadi, sebagai mentor KAMURA para ulama, para akademisi, para legislator dari DPRD Kabuoaten dan Provinsi, serta para jurnalis.
