PAMEKASAN, LimaDetik.Com – Seorang tokoh di Kabupaten Pamekasan, H. Kamil Ali Makki yang juga wakil Ketua Persatuan Pelestari Perkutut Seluruh Indonesia Wilayah Jawa Timur (Pengwil) mengaku kecewa dengan proses penegakan hukum yang dilakukan polres Pamekasan.
Tokoh maduura yang cukup berpengaruh ini menilai Polres Pamekasan tidak adil dalam penegakan hukum terkait kejadian beberapa waktu lalu yakni dalam lomba burung perkutut.
”Bukan soal tindakannya (Polres), namun yang saya kecewa ketidak adilannya,” kata H. Kamil, Kamis (17/6/2021).
Menurut Aba HK sapaan akrabnya, tindakan yang dinilai kurang adil tersebut dialami dirinya. Dia bersama teman-temannya yang lain dipanggil dan diperiksa oleh Polres Pamekasan soal lomba perkutut yang digelar di Desa Plakpak pada 30 Mei lalu.
Namun justru yang paling membuat polres tidak adil lanjut H. Kamil adalah dengan sengaja membiarkan festival dan lomba burung berkicau “Klebun Dasuk Cup 1” pada 13 Juni lalu. Bahkan, berdasarkan informasi panitia penyelenggara tidak dipanggil ke Polres.
”Kalau seperti itu adanya, itu kan tidak adil,” ujar Penasehat Pengurus Daerah (Pengda) P3SI Pamekasan ini.
H. Kamil lebih lanjut bercerita, penghobi perkutut dari tiga pengurus Kecamatan (pengcam) yaitu Proppo, Palengaan, Pegantenan mengadakan lomba di Desa Plakpak pada 30 Mei lalu. Berdasarkan informasi pada saat itu, ada beberapa petugas yang datang dan diduga akan membubarkan kegiatan.
”Tapi beruntung saat itu perlombaan sudah selesai sebelum petugas datang. Padahal informasinya panitia sudah mendapatkan izin dari Satgas Pemkab,” ujarnya.
Tokoh yang disegani masyarakat lintas profesi tersebut dengan tegas menyampaikan bahwa yang bikin kecewa bagi Pelestari Perkutut, panitia masih dipanggil oleh aparat kepolisian untuk dimintai keterangan ke Mapolres Pamekasan. Termasuk dirinya yang statusnya sebagai peserta.
”Sebelumnya saya yang mewanti-wanti, padahal saya sebagai peserta dan membantu panitia mengurus izinnya ke Pemkab karena petugas sebelumnya belum memproses,” tandasnya dengan rasa kecewa.
Disamping itu, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Liga Perkutut Madura (LPM) ini menilai atas pemanggilan tersebut, dirinya mengaku sempat menanyakan alasan pemaggilan dirinya ke Polres Pamekasan. Termasuk siapa yang melaporkan. Namun pihak Polres mengaku karena nama HK disebut oleh panitia yang sebelumnya telah dipanggil.
”Katanya karena kegiatan itu viral saja, maka panitia dipanggil” ungkapnya.
Akan tetapi, yang mengecewakan, festival dan lomba burung berkicau “Klebun Dasuk Cup 1” pada 13 Juni justru dibiarkan oleh aparat kepolisian. Padahal festival tersebut juga megundang kerumunan dan juga viral. Sebab itulah Polres dinilai tidak adil.
”Ini kok nampak ketidak adilannya, festival lomba burung berkicau “Klebun Dasuk Cup 1” dibiarkan, bahkan kegiatan tersebut digelar setelah ada surat edaran bupati yang melarang untuk menggelar kegiatan yang mengundang kerumunan. Padahal kita menggelar sebelum edaran bupati dan sebelum Madura siaga satu setelah Kasus di Bangkalan” bebernya.
Tokoh yang juga sukses mengantarkan beberapa calon menjadi bupati tersebut menegaskan, jika polres tidak bisa adil, maka masyarakat bisa bergejolak dibawah. Sebab ketidak adilan itu yang bisa membuat mereka bergerak untuk melakukan protes.
”Kami menuntut Polres harus adil, jika kegiatan perkutut dilarang ya kegiatan lainnya seperti festival burung berkicau juga dilarang. Kalau kami dipanggil ya mereka harusnya juga dipanggil” tandasnya.
Sementara itu, Kasubag Humas Polres Pamekasan, AKP Nining Dyah Poespitosari saat dimintai keterangannya menjelaskan, pada prinsipnya pihaknya tidak akan pilih kasih atau tebang pilih dalam penegakan hukum. Apalagi kegiatan yang mengandung kerumunan memang dilarang. Sebab covid saat ini di Madura meningkat.
”Dimungkinkan, warga tersebut tidak mengetahui seperti apa langkah-langkah yang dilakukan aparat kepolisian untuk kegiatan di Dasok. Apakah mereka dipanggil atau tidak, kan bisa jadi mereka tidak tahu. Mungkin juga sama-sama dipanggil juga,” tukasnya
(arf/yd)
