SUMENEP, limadetik.com – Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang telah dilaksanakan pada Rabu 17 April 2019 lalu mendapat respon negatif di Madura, Jawa Timur.
Pasalnya, Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura (YLBHM), Kurniadi mengungkapkan, ditemukannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) siluman yang dikabarkan tidak kurang dari 17,5 juta, tercoblosnya surat suara untuk Paslon 01 yang dilakukan sebelum pada waktunya. Termasuk pula serta Penghitungan Suara Elektronik (Situng) yang selalu salah dan kesalahan tersebut selalu menguntungkan Paslon nomor 01.
“Maka dari itu, YLBH Madura berpendapat bahwa hal itu bukan terjadi secara kebetulan saja, melainkan patut diyakini mengandung adanya rekayasa sistemik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, yakni KPU dan Bawaslu sebagai suatu sikap yang tidak netral,” katanya di depan sejumlah awak media di Kabupaten Sumenep, Rabu sore (29/5/2019).
Ketidaknetralan KPU dan Bawaslu, sambung Kurniadi semakin dapat dirasakan ketika ternyata masih banyak laporan pelanggaran yang tidak terselesaikan. Dengan demikian, KPU dan Bawaslu tidak saja telah merusak demokrasi Indonesia melainkan juga telah membuat keuangan negara rugi sedemikian besarnya.
“Kami minta Komisioner KPU dan Komisioner Bawaslu untuk mundur dari jabatannya dan tidak boleh terus menerus makan dan minum dari keuangan Negara,” tegasnya.
Berdasar hal-hal yang terebut, maka YLBHM menyatakan sikap diantaranya,
menuntut KPU RI dan BAWASLU RI untuk dengan sukarela mundur dari jabatannya, menuntut agar Paslon No. 01 untuk dengan sukarela mundur dari Pasangan Calon Terpilih.
“Termasuk pula kami menuntut agar Mahkamah Konstitusi RI, tetap mempertimbangkan fenomena kecurangan dan tindak pidana sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan putusan atas sengketa Perselisihan Hasil Suara Pemilu 2019,” tukasnya. (hoki/dyt)
