Kades Minta Menteri Klarifikasi Kerugian BSPS, Rakyat Tuntut Kejagung Periksa Kades Soal DD di Seluruh Sumenep
LIMADETIK.COM, SUMENEP – Setelah Menteri PKP Maruarar Sirait membeberkan dugaan penyimpangan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp 109 miliar di Sumenep, kini Kepala Desa Miskun Legiono menekan balik meminta Menteri klarifikasi.
Namun, langkah ini justru membuka mata publik soal kemungkinan kebobrokan yang lebih besar: realisasi dana desa di seluruh Sumenep.
“Saya melihat Miskun Legiono itu Kades yang kerap terlibat dalam agenda reses Said Abdullah. Manuvernya patut dinilai sebagai bentuk pengalihan isu” kata Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur, Sulaisi Abdurrazaq, Jumat (23/5/2025).
Menurut dia, kalau berani minta Menteri klarifikasi, masyarakat justru meminta Kejagung berani bongkar data realisasi Dana Desa (DD). Jangan sampai para Kades justru melindungi sistem-struktur yang rusak.
“Rakyat mendesak Kejaksaan Agung RI untuk melakukan audit menyeluruh atas Dana Desa di seluruh Desa di Kabupaten Sumenep. Buka data realisasi anggaran dan proyek fisik yang selama ini terkesan tertutup” tandasnya.
Kalau BSPS saja bisa disunat dan dikorupsi secara berjamaah, lanjut pengacara yang nyentrik ini yakin dana desa lebih parah. Sudah lama kata rakyat dengar ada proyek fiktif, pembelian barang dengan markup, bahkan pembangunan fisik yang dikerjakan asal-asalan.
Sikap Kades Miskun Legiono yang berani “angkat kepala” kepada Menteri Maruarar Sirait dapat dinilai sebagai upaya melindungi pelaku utama penyimpangan BSPS Sumenep, pihaknya curiga sikap tersebut adalah gerakan solidaritas untuk saling menutupi kesalahan. Apalagi, sebagian dari saksi diminta diam apabila diperiksa Kejati.
“Kami mencium ada arahan dari atas, bukan cuma soal klarifikasi ke Menteri Ara, tapi juga untuk meredam pemeriksaan. Ini indikasi kuat adanya skenario” ujarnya.
Selain itu tambah dia, skandal BSPS hanya puncak gunung es. Yang lebih gawat, desa-desa (DD) yang seharusnya jadi benteng demokrasi rakyat justru dicurigai dikooptasi kekuasaan, karena itu Dana Desa nya harus diperiksa dan dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak sedang melawan Desa. Kami sedang melawan sistem yang korup. Sumenep harus bersih-bersih. Bukan cuma BSPS. Tapi juga seluruh dana desa. Kalau Kades minta klarifikasi ke Menteri, rakyat berhak minta kejujuran dari seluruh Kades” tuntutnya.
“Tidak ada keadilan di desa kalau dana rakyat jadi ladang elit” pungkasnya menambahkan.
