Ilustrasi

SUMENEP, Limadetik.com – Pengamat hukum meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur untuk meningkatkan pengawasan realisasi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Hal itu perlu dilakukan mengingat sebentar lagi akan memasuki tahun politik.

Pada 2019 Sumenep akan melaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang bakal diikuti 226 Desa. Selain itu tahun depan akan dilangsungkan pemilihan umum (Pemilu) pemilihan legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden.

“Pada pemilu dan pilkades, penyaluran dana desa bisa dimanfaatkan sebagai komoditas politik. Potensi adanya penyalahgunaan DD maupun ADD sangat besar pada tahun politik mendatang,” kata Syafrawi, Selasa (24/7/2018).

Meski kata Syafrawi selama ini di Sumenep belum pernah ada kasus penyimpangan DD-ADD yang sampai bergulir di meja penegak hukum. Hanya saja setiap tahun bisa dipastikan selalu ada temuan dari Inspektorat soal penggunaan DD maupun ADD.

Apalagi realisasi DD dari Pemerintah Pusat ke daerah dipastikan akan dilakukan sebelum pelaksanaan pilkades. Dengan begitu bisa saja penempatan program dibawah diarahkan pada daerah yang akan dijadikan sebagai lumbung suara.

“Meski jabatannya kades sudah dibawah dijabat Pj, tapi kan bisa diarahkan. Apalagi hanya dijabat oleh Plt. Sehingga perlu adanya pengawasan yang inten dari semua pihak,” desaknya.

Dia menjelaskan, pengawasan bisa dilakukan oleh semua elemen, termasuk masyarakat sipil. Dengan cara ketika masyarakat menemukan adanya kejanggalan untuk meaporkan pada penegak hukum.

“Jika butuh pendampingan kami siap mengawal sampai tuntas hingga akar permasalahan,” tukasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, A Masuni mengaku bahwa pengawasan realisasi DD-ADD tetap dilakukan. “Pengawasan tetap dilakukan. Nanti kami akan turun ke setiap lokasi,” kata Masuni. (hoki/rud)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here